Kekhawatiran BPN Prabowo-Sandi Terhadap Kartu Sakti Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Kordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menangkap potensi bancakan dari program kartu sakti Calon Petahana Joko Widodo. Diketahui, bila terpilih kembali pria karib disapa Jokowi itu akan menerbitkan tiga kartu tambahan sebagai pelengkap kartu sebelumnya.

"Ya itu yang kami ingin tak terjadi," kata Dahnil menjawab pertanyaan awak media soal potensi bancakan kartu sakti seperti terjadi pada program kartu KTP-elektronik, di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2019).

Selain bancakan, Dahnil melihat ada peluang ketidakseragaman data antara sistem di kartu dengan data pemiliknya. Karenanya, kuat dugaan Dahnil akan muncul mafia rente bermain dalam program kartu Jokowi ini.

"Mereka (akan) punya data-data masing-masing. Kemudian mereka menggunakan data-data masing-masing untuk kebijakan. Jadi di situ ada potensi rente," kritis Dahnil.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Paling utama, lanjut eks Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini, munculnya sederet kartu Jokowi adalah pemborosan uang negara. Padahal, negara sudah cukup tekor dengan gelontoran dana KTP elektronik yang digadang memiliki teknologi temutakhir untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

"Kartu-kartu itu kan pemborosan. Kita sudah punya KTP elektronik, yang biayanya begitu banyak, sampai dikorupsi lagi. Lalu mengapa kita tak memanfaatkannya? Kami akan memanfaatkan dengan sistem nasional terintegrasi, jadi nanti cukup satu kartu, KTP-el itu saja," Dahnil menandasi.

Diketahui, lewat kampanyenya, Capres Petahana Jokowi merilis tiga kartu anyar. Seperti kartu sembako murah, kartu Indonesia pintar untuk perguruan tinggi, dan kartu pra kerja untuk pelatihan vokasi.

Tiga kartu tersebut menjadi jualan Jokowi, persis seperti kampanyenya di Pilpres 2014. Saat itu ada tiga program kartu dirilis, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKP).

Calon Presiden (capres) nomor urut 01 Jokowi menegaskan kartu prakerja tidak akan merugikan negara.

Menurutnya, kartu tersebut akan digunakan untuk para lulusan sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi mendapat pelatihan.

"Merugikan gimana? Nanti lulusan SMK, SMA, atau SMP misalnya atau universitas misalnya ini akan setelah pegang ini akan ditraning. Traningnya bisa BUMN, bisa swasta bisa juga dari kementerian," ujar Jokowi usai menghadiri festival Satu Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 10 Maret 2019.

Dia menjelaskan lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi akan diberikan pelatihan. Dan jika belum mendapatkan pekerjaan akan diberikan honor.

"Kalau traningnya selesai belum dapat pekerjaan diberikan insetif honor sampai waktu tertentu, bisa 6 bulan," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.