Pilkada Sulsel, Mendagri Prihatin Ada Daerah Belum Cairkan NPHD

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian hari ini mengecek persiapan termasuk pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Hal itu dilakukan melalui Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (08/07/2020).

"Anggaran itu untuk Sulsel relatif, saya sampaikan relatif ya. Baik artinya sesuai dengan prosedur, 5 tahapan rata-rata di atas 40 persen. Saya sampaikan tadi seperti di Gowa, KPU dan Bawaslu Daerah, aparat keamananya itu semua sudah 100 persen, jadi tidak ada alasan lagi itu tidak kerja," kata Tito.

Meski ada yang telah melakukan pencairan hingga 100 persen, dia menyayangkan masih ada daerah yang belum melakukan pencairan NPHD sepenuhnya.

"Sementara ada beberapa yang aparat keamanannya, KPU/Bawaslunya masih 40-40 seperti Selayang. Luwu Utara Bawaslunya yang di bawah 40 persen, 37 atau 31 tadi saya lihat tadi," jelas Tito.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Oleh sebab itu dia berharap dan mendorong setiap Pemda Kabupaten/Kota segera mencairkan anggarannya sesuai NPHD yang telah ditandatangani.

"Sesuaikan dengan NPHD, tadi udah disepakati seperti itu, dan saya minta sisa realisasi anggarannya supaya segera untuk diselesaikan, realisasikan," ujarnya. 

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah segera mencairkan sisa anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) paling lambat 15 Juli.