Polri Susun Rencana Operasi Mantap Brata untuk Amankan Pemilu 2024

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan menjelaskan, operasi tersebut bertujuan untuk melakukan rangkaian pengamanan pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 20 Jul 2023, 15:50 WIB
Diterbitkan 20 Jul 2023, 15:49 WIB
Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan membacakan hasil sidang etik Richard Eliezer (Nur Habibie/Merdeka.com)
Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan membacakan hasil sidang etik Richard Eliezer (Nur Habibie/Merdeka.com)

Liputan6.com, Jakarta - Polri tengah menyusun rencana pelaksanaan operasi kepolisian terpusat dengan sandi Operasi Mantap Brata 2023-2024.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan menjelaskan, operasi tersebut bertujuan untuk melakukan rangkaian pengamanan pada pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024.

"Waktu pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024 direncanakan selama 211 hari sesuai dengan tahapan inti Pemilu 2023-2024," kata Ramadhan dilansir dari Antara, Kamis (20/7/2023).

Menurut Ramadhan, ada beberapa satuan kerja (satker) Polri yang dilibatkan dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024.

Sejumlah satker yang dilibatkan, yakni Bareskrim, Baintelkam, Baharkam, Koprs Brimob Polri, Slog, Divisi Humas Polri.

"Kemudian DivTIK Polri, Divpropam Polri, Divhubinter Polri, Srena Polri dan Itwasum Polri," tutur Ramadhan.

Sebelumnya, Polri menyatakan siap untuk mengamankan tahapan hingga pelaksanaan Pemilu serentak baik Pilpres maupun Pilkada Serentak 2024.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menegaskan, Polri melakukan pengamanan tahapan Pemilu serentak dengan menggelar operasi kepolisian yang dinamakan Operasi Mantap Brata.

Operasi tersebut, kata dia, dilaksanakan di seluruh jajaran Polri mulai dari tingkat Mabes Polri hingga tingkat Polres jajaran.

Selain itu, lanjut Sandi, Polri juga akan bersinergi dan bekerja sana dengan pemerintah daerah, TNI dan pemangku kepentingan terkait dalam pengamanan pemilu.

Polri juga membuat rencana pengamanan yang detail dan komprehensif, baik dari segi pola pengamanan, jumlah personel, dukungan anggaran, bahkan cara bertindak apabila ada potensi gangguan.


KPU Ketok DPT Pemilu 2024, Jabar Terbanyak Jatim Kedua

KPU Tetapkan DPT Pemilu 2024
Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan daftar pemilih saat rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (2/7/2023). KPU resmi menetapkan DPT Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengetok daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak  204.807.222. Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos memerinci, jumlah DPT tersebut terdiri dari 102.218.503 pemilih laki-laki dan 102.588.719 pemilih perempuan. 

"Itulah rekapitulasi nasional daftar pemilih tetap Pemilu 2024 oleh KPU," kata Betty saat rekapitulasi DPT tingkat nasional untuk Pemilu 2024 di Ruang Sidang Utama, Kantor KPU, Jakarta, Minggu 2 Juli 2023. 

Betty menyebutkan, para pemilih tersebut tersebar di 514 kabupaten/kota dan 128 negara perwakilan. Sementara itu, jumlah total tempat pemungutan suara (TPS), TPS luar negeri, kotak suara keliling (KSK), dan POS adalah sebanyak 823.220. 

Apabila dirinci berdasarkan pemilih yang akan menggunakan hak suaranya di dalam negeri, maka jumlah pemilih laki-laki adalah 101.467.243 dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 101.589.505.

"Dengan jumlah pemilih se-Indonesia untuk dalam negeri Pemilu 2024 (adalah) 203.056.748," tutur Betty. 

Sementara itu, jumlah pemilih yang akan menyalurkan hak pilih di luar negeri adalah 751.260 pemilih laki-laki dan 999.214 perempuan, sehingga total pemilih luar negeri pada Pemilu 2024 adalah 1.750.474. 

Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak untuk Pemilu 2024, yakni dengan 35.714.901 pemilih. Disusul oleh Jawa Timur dengan 31.402.838 pemilih dan Jawa Tengah dengan 28.289.413 pemilih. 

Kemudian, Sumatera Utara dengan 10.853.940 di posisi keempat dan Banten dengan 8.842.646 pemilih di posisi kelima. 

"Ini lima provinsi yang paling banyak jumlah pemilihnya," ucap Betty. Sementara itu, provinsi dengan jumlah pemilih paling sedikit adalah Papua Selatan dengan 367.269 pemilih. Diikuti oleh Papua Barat dengan 385.465 pemilih dan Papua Barat Daya dengan 440.826 pemilih. 

"Kalimantan Utara dengan 504.252 pemilih dan Papua dengan 727.835 pemilih," ujar Betty.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya