Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan menanggapi lebih detil terkait usulan waktu pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dipercepat dari jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya.
Menurut Jokowi, persiapan Pemilu adalah urusan atau ranah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca Juga
“Tanya ke KPU,” singkat presiden saat ditemui di Bogor usai meninjau pasar terkait harga beras dan bahan pokok, Senin (11/9/2023).
Advertisement
Saat ditanya lebih jauh terkait perlu tidaknya menteri mengundurkan diri bila hendak mencalonkan sebagi calon presiden ataupun wakil presiden, Jokowi mengatakan kalau aturan tidak perlu menghendaki hal itu maka sejatinya tidak mengapa.
“Aturannya seperti apa? Kalau aturannya tidak usah mundur ya enggak apa-apa,” ucap Jokowi.
Jokowi hanya berpesan, terhadap para menterinya yang ingin maju ke gelanggang kontestasi untuk tidak menggunakan fasilitas negara dan mengambil cuti sementara waktu
“Paling penting tidak menggunakan fasilitas negara dan kedua kalau kampanye ya (ambil) cuti, aturannya jelas,” tegas Jokowi.
Jokowi memastikan, pemerintahan tetap akan berjalan baik seandainya ada menterinya yang mengambil cuti karena nyalon sebagai capres ataupun cawapres. Mantan Gubernur DKI ini juga memastikan tidak akan menghalangi dan memberikan izin untuk hal tersebut.
“Sistem birokrasi kita ini sudah mapan, diizinkan (cuti) yang dulu-dulu juga gitu,” Jokowi menutup.
KPU Usul Pendaftaran Capres-Cawapres DIpercepat
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana mengubah jadwal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) Pilpres 2024. Dari awalnya 19 Oktober–25 November 2023 menjadi 10–16 Oktober 2023.
Komisioner KPU RI Idham Holik menjelaskan, hal itu dilakukan karena jadwal pendaftaran harus disesuaikan dengan tahapan kampanye.
Idham menyebut, tahapan kampanye Pemilu 2024 sudah ditetapkan akan dimulai pada 28 November 2023. Sementara itu, dalam Pasal 276 ayat 1 UU Pemilu dinyatakan bahwa KPU harus menetapkan pasangan capres-cawapres 15 hari sebelum jadwal kampanye dimulai.
Dengan demikian, penetapan pasangan capres-cawapres harus dilakukan pada 13 November 2023.
"Dari tanggal 13 November tersebut kami hitung mundur ke belakang, maka jatuh lah (jadwal pendaftaran capres-cawapres) pada tanggal 10 hingga 16 Oktober 2023," kata Idham, kepada wartawan, dikutip Kamis (7/9).
Idham menyampaikan, jadwal pendaftaran capres-cawapres pada 10-16 Oktober 2023 akan dimuat dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. KPU pun sudah melakukan uji publik terhadap beleid tersebut pada Senin (4/9) lalu.
Idham menuturkan, ketika nanti draf PKPU itu disahkan, maka secara otomatis jadwal pendaftaran capres-cawapres yang tertera dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak lagi berlaku.
Diketahui, dalam PKPU 3/2022 tertera bahwa pendaftaran capres-cawapres berlangsung pada 19 Oktober - 25 November 2023.
"Otomatis (jadwal lama tidak berlaku) karena ada pasal peralihan dalam (rancangan) PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden," imbuhnya.
Advertisement