Data Pemilih Bocor, Ganjar: KPU Segera Perbaiki, Sistemnya Tak Boleh Rentan

Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera memperbaiki masalah peretasan. Hacker atau peretas dengan nama anonim Jimbo mengklaim telah meretas sistem keamanan siber KPU dan berhasil membobol ratusan juta data pemilih tetap (DPT) dari situs kpu.go.id.

"Tentu saja APH (aparat penegak hukum) kita harapkan segera bertindak dan KPU segera memperbaiki, sistemnya tidak boleh rentan, karena ini yang nanti membikin publik punya analisir-analisir negatif," kata Ganjar, kepada wartawan di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Mawar Saron, Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

"Segera KPU perbaiki, segera proteksi segera cari orang orang terbaik untuk bisa meyakinkan bahwa IT sistemnya itu beres," sambungnya.

Ganjar pun mengatakan, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud terus memantau terkait kasus kebocoran data tersebut.

"Dari TPN juga memantau terus menerus dan kita ingin tau apa kemudian kekurangan yang ada di sana," ujar dia.

Ganjar pun berharap, agar aparat penegak hukum (APH) segera terlibat langsung dalam kasus peretasan data ini.

"Sekarang sedang ditangani, mudah-mudahan nanti aparat penegak hukum juga bisa langsung terlibat," imbuh Ganjar.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa menanggapi informasi dugaan pembobolan data pemilih Pemilu 2024. Terkait hal ini, dia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bisa memastikan dan meyakinkan bahwa hasil Pilpres 2024 mendatang juga aman tanpa ada intervensi melalui aksi peretasan tersebut. 

"Siber security breach ini kan diduga sudah terjadi, yang paling penting bagi kami sebagai salah satu peserta dalam pemilihan presiden kali ini adalah bagaimana tim dari KPU yang harus juga bisa dijelaskan secara detail langkah-langkah,” tutur Andika di Bandara Soetta, Tangerang, Rabu (29/11/2023).

"Sehingga data yang sudah terambil ini tidak bisa digunakan untuk misalnya mengintervensi apapun keputusan KPU, khususnya yang hubungannya dengan digital nanti,” sambungnya.

Menurut Andika, sangat mungkin pihak yang tidak bertanggung jawab berupaya mengganggu hasil Pilpres 2024 lewat data pemilih yang berhasil diretas dan bahkan diperjualbelikan itu.

"Karena ini jelas ini sudah berada di tangan orang yang tidak berhak dan sangat mungkin ini digunakan untuk melakukan intervensi terhadap keputusan-keputusan KPU sendiri nantinya,” ucap Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud ini.

Untuk itu, lanjut Andika, KPU bertanggung jawab meyakinkan masyarakat Indonesia, khususnya para kontestan Pilpres 2024 bahwa hasil pemilihan nanti telah sesuai dengan aturan tanpa adanya gangguan di kemudian hari.

"Sehingga kami harus mendapatkan keyakinan dari KPU untuk bisa menjelaskan apa troubleshooting yang bisa dilakukan sehingga kami yakin data yang sudah di tangan orang yang tidak berhak ini tidak bisa mengganggu hasil pemilihan nanti," ucap Andika Perkasa menandaskan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menginvestigasi kasus dugaan kebocoran data pemilih 2024. Hal ini menyikapi klaim hacker "Jimbo" yang mengaku telah meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data daftar pemilih tetap (DPT) dari situs tersebut.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan, pihaknya baru mengetahui informasi peretasan tersebut dari pemberitaan di sejumlah media online. Saat ini, KPU bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tengah menyelidiki dugaan peretasan tersebut.

"Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada yaitu tim dari KPU, tim dari BSSN, kemudian dari tim Cyber Crime Mabes Polri, dan juga BIN, dan Kemenkominfo. Ini tim sedang kerja untuk memastikan kebenaran informasi tersebut," ujar Hasyim saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Dia memastikan bahwa tim yang menangani IT KPU di dalamnya ada unsur kepolisian. Sehingga nanti setelah ditemukan bukti pidana dalam kasus peretasan tersebut, Polri akan langsung menindaklanjutinya dengan penegakan hukum.  

"Nanti kalau indikasi-indikasi sudah jelas tentu ada tindakan-tindakan lanjutan. Tapi yang paling penting sekarang sedang diperiksa, sedang dicek, sedang dilacak kebenaran informasi tersebut," ucap Hasyim.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa tim langsung bergerak memeriksa kebenaran kabar peretasan yang diklaim hacker Jimbo tersebut. Namun hingga saat ini, pihaknya belum menerima perkembangan dari tim IT KPU yang melakukan investigasi. 

Lebih lanjut, Hasyim memastikan bahwa masyarakat masih bisa mengakses DPT Pemilu 2024 di link https://cekdptonline.kpu.go.id/ dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) masing-masing.

"Nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut itu akan kami informasikan," ucapnya.

Sementara terkait kebocoran data 105 juta data pemilih yang diklaim hacker Bjorka pada 2022 lalu, Hasyim menyatakan bahwa indikasi tersebut tidak ditemukan di database KPU. 

"Waktu itu yang angkanya 100 juta itu, 104 juta ya itu kalau di database KPU tidak ada indikasi, tetapi data itu kan memang di luar banyak yang pegang, enggak cuma KPU," kata Hasyim menandaskan. 

Sebelumnya diberitakan, kasus kebocoran data pribadi kembali terjadi di Indonesia, di mana kali ini pelaku peretasan mengklaim sudah mencuri dan mendapatkan akses admin ke situs KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Adapun informasi kebocoran data pribadi ini pertama kali diungkap oleh konsultan keamanan siber Teguh Aprianto, pada Selasa, 28 November 2023.

Lewat platform media sosial X @secgron, dirinya membagikan tangkapan layar unggahan hacker bernama Jimbo dengan caption "KPU.GO.ID 2024 Voters RAW DATABASE".

Mengutip postingan @secgron, Rabu (29/11/2023), hacker tersebut mengklaim telah mendapatkan sekitar 252 juta data dalam postingannya di situs jual beli data curian, yakni Breachforums.

Akan tetapi, terdapat beberapa data terduplikasi dan akhirnya setelah melalui proses penyaringan hanya tersisa 204.807.203 data pribadi unik.

Dari data tersebut, Jimbo menjelaskan mendapatkan informasi lengkap mulai dari NIK, NKK, no_ktp (Passport) , Nama, tps_id, Difabel, ektp, jenis_kelamin, tanggal_lahir, tempat_lahir, kawin, alamat, rt, rw, dan banyak lagi.

Untuk seluruh data pribadi bocor tersebut, pelaku peretasan memasang harga untuk 204 juta data penduduk Indonesia bocor tersebut sekitar USD 74000 atau sekitar Rp 1,2 miliar.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com