Mahfud Md: Coba Sebutkan Satu Parpol yang Tidak Ada Koruptornya

Liputan6.com, Jakarta - Calon Wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md mengatakan semua partai politik di Indonesia ini pasti ada yang terlibat korupsi. Hal itu menanggapi alasan kenapa dirinya bersedia maju untuk Pilpres 2024.

"Saya minta sebut satu parpol yang tidak ada koruptornya sebut satu. Saya minta sebut satu parpol yang tidak ada koruptornya, sebut satu misalnya," ucap Mahfud kepada wartawan, Jumat, (1/12/2023).

Mahfud mengaku bisa menyebut satu-satu kader partai politik yang tersandung kasus korupsi.

Meskipun demikian, kata dia pencalonan presiden dan wakil presiden hanya dapat dilakukan melalui jalur parpol. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden harus melalui partai politik.

"Coba anda mau bilang apa nanti partainya Pak Surya Paloh itu koruptornya banyak juga, Gerindra banyak juga, Golkar banyak juga, mau calon dari mana, PKB juga banyak," bebernya.

Namun, kata dia, kader partai politik yang korupsi itu hanyalah oknum. Sebab parpol itu sendiri memiliki peranannya dalam ketatanegaraan.

"Oleh sebab itu oknum pak yang dilihat, jangan institusi. Parpol itu adalah instrumen-instrumen konstitusi untuk membangun negara yang baik. Sikat aja kalau walaupun dia menteri," tegas dia.

Pelatih Timnas Pemenangan capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Ahmad Ali, menilai penilaian capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tidak langsung juga mengkritik cawapresnya Mahfud Md.

Diketahui, Mahfud Md mengemban tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). Menurut Ali, penilaian Ganjar itu justru mengarah ke Mahfud, karena Polhukam adalah kementerian yang membawahi bidang hukum.

"Kalau begitu yang bermasalah Mahfud Md dong, Menko Polhukam itu kan membawahi hukum, itu Mahfud Md. Terus apa yang dia kerjakan selama ini?" kata Ali kepada wartawan, dikutip Jumat (1/12/2023).

Ali memandang, kritikan Ganjar terhadap penegakan hukum era Jokowi menjadi lucu. Terlebih, Ganjar dan PDIP memilih Mahfud yang merupakan 'komandan' penegakan hukum di Indonesia yang kini menjadi cawapres.

"Kalau benar penanganan hukum timpang, terus kembali pertanyaan saya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam ngapain saja? Mengkritik wakilnya dong. Enggak bisa berbuat apa-apa kok bersedia dijadikan wakil," kata Ali.

Lalu, Ali mempertanyakan dasar Ganjar memberi nilai 5 terhadap penegakan hukum di Indonesia. Pasalnya, Ali menyebut tidak ada satu pun peristiwa hukum yang merugikan pasangan Ganjar-Mahfud sejauh ini.

"Terus pertanyaannya pada sisi mana yang kemudian Ganjar merasa dirugikan oleh pemerintah, dalam kasus penanganan hukum. Apakah karena kasus Wadas atau hal lain," ungkap Ali.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem ini justru melihat kritikan Ganjar terhadap Jokowi dibangun berdasarkan amarah dan kebencian. Menurut Ali, kekecewaan Ganjar berakar lantaran Presiden Jokowi tak kunjung memberi dukungan kepada Ganjar-Mahfud Md.

Padahal, selama ini PDI Perjuangan (PDIP) termasuk Ganjar yakin Jokowi secara pribadi akan berpihak mendukungnya pada Pilpres 2024.

"Artinya, kritiknya dibangun dengan dendam dan amarah. Karena merasa bahwa ternyata dukungan yang diharapkan datang dari Pak Jokowi tidak kunjung datang. Terus kemudian membabi buta, kesannya ingin dianggap dizalimi," ucap Ali.

Ali menegaskan penegakan hukum di era Presiden Jokowi masih di jalur yang benar atau on track. Dia tidak melihat ada tekanan hukum terhadap para capres dan cawapres yang bakal bertarung di Pilpres 2024.

"Selama ini saya sebagai partai pemerintah masih melihat ini (penegakan hukum) masih proporsional, penanganan hukumnya itu kalau ada kurang-kurangnya sedikit namanya manusia, ada puas tidak puas, tapi kita tidak melihat dari sisi mana kemudian Pak Ganjar dirugikan, kita tidak melihat itu," tegasnya

Sebelumnya, Ganjar Pranowo menilai hukum di Indonesia menurun di era kepimpinan Presiden Jokowi. Ganjar memberikan nilai 5 terkait penegakan hukum di Indonesia.

Hal ini disampaikan Ganjar di pemaparan gagasannya dalam acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang digelar di Hotel Four Points by Seraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Sabtu, 18 November 2023.

Reporter: Rahmat Baihaqi/Merdeka