Ketum ProJo Sebut Anies Tak Pantas Sindir Probowo soal Etika: Yang Berhak Filsuf Saja

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum relawan Pro Jokowi (ProJo), Budi Arie Setiadi, menanggapi sikap calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyindir capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Dalam debat Pilpres 2024, Anies menyindir Prabowo soal etika.

Menurut Budi Arie, para capres tak berhak mengomentari etika satu sama lain.

"Masa berhak sih ngomong etika, yang berhak (bicara) etika filsuf aja. Jangan capres bilang, satu dengan lainnya enggak beretika. Bukan ranahnya capres bicara etika. Mengimbau boleh, tapi bukan pada tempatnya," kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Pada sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informatika itu menilai, biasa Jokowi bertemu dengan ketua umum partai politik pengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Budi mengatakan Jokowi memiliki hak mengurus politik sebagai pribadi, bukan kepala negara.

"Kalau presiden sebagai kepala negara beliau netral. Tapi sebagai pribadi dan urusan politik punya hak, tapi sebagai kepala negara beliau netral," kata Budi Arie.

Dia pun memastikan komitmen Jokowi dan pemerintah tetap netral di Pilpres 2024. Budi menuturkan pemerintah tetap fokus bekerja untuk melayani masyarakat, di tengah Pemilu 2024.

"Pasti dong pemerintah komit netral semua menteri yang datang dari berbaga pihak. Presiden netral, pemerintah solid. Pemerintah tetap mengerjakan tugas-tugasnya dan fokus bekerja untuk melayani rakyat gitu," tutur Budi Arie.

Sebelumnya, adu argumen kembali terjadi antara Calon Presiden nomor urut satu dan dua yaitu Anies Baswedan dan Prabowo Subianto saat debat Pilpres 2024 pada 7 Januari 2024 lalu.

Hal ini bermula ketika Anies bertanya soal standar etika seorang pemimpin tertinggi suatu negara yaitu presiden.

"Saya sependapat. Semakin tinggi jabatan maka semakin kompleks dan butuh nilai bagi sebuah kepemimpinan. Ini sangat fundamental," ujar Prabowo dalam Debat Capres di Istora Senayan, Minggu (7/1/2024).

Mendengar jawaban ini, Anies kemudian melempar argumen 'panasnya' dengan menyinggung etika dari Prabowo Subianto selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan RI) dan memilih wakil presiden-nya yaitu Gibran Rakabuming Raka.

"Ada pelanggaran etika ketika bapak jalan terus dengan dengan wakil presiden-nya dan itu jelas melanggar etika," kata Anies.

Serangan balik kemudian dilontarkan balik oleh Prabowo Subianto yang menyebut Anies menyesatkan dan tak pantas bicara soal etika.

"Saya rasa Anda itu menyesatkan. Saya bolehkan berpendapat. Saya bilang Anda tak berhak bicara soal etik," ujar Prabowo Subianto.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penampilan calon presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan yang berbicara etika di debat Capres pada, Minggu 7 Januari 2024. Saleh menilai bahwa Anies berbicara etika tanpa etika karena memberikan penilaian tidak terhormat terhadap Prabowo soal kinerja kementerian pertahanan (Kemham).

"Kalau menonton secara keseluruhan, orang pasti akan melihat betapa Anies sangat ambisius. Ambisius untuk menjadi presiden. Karenanya, ambisius ingin mengalahkan Prabowo dengan cara yang tidak terhormat," kata Saleh dalam keterangannya dikutip, Senin (9/1/2024).

Selain itu, Saleh menyinggung bahwa Anies, yang pernah diberhentikan oleh Presiden Jokowi, tidak dapat memberikan penilaian yang objektif terhadap menteri yang aktif saati ini. 

"Pak Anies ini tahu apa soal TNI? Apa pernah latihan militer? Apa pernah bertugas menjaga NKRI di dalam dan luar negeri? Apa pernah masuk lumpur bersembunyi untuk menghindari gempuran musuh? Oh ya, pelatihan bidang pertahanan apa yang sudah pernah didapatkannya sehingga merasa yakin memberikan penilaian seperti itu?” sambung Saleh.

Dia juga membandingkan kepemimpinan Prabowo dengan kegagalan Anies di Jakarta yang tidak diungkapkan oleh TKN Prabowo.  

"Kalau mau jujur, banyak kegagalan yang terjadi di Jakarta. TKN Prabowo tahu betul soal itu. Dan punya datanya. Bukan data asal-asalan. Namun, TKN Prabowo tidak mau membuka soal itu. Makanya tetap fokus dengan tawaran visi-misi dan program," ungkap Saleh.

Saleh menekankan bahwa Prabowo Subianto, selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Prabowo, kata Saleh, berhasil mengumpulkan dukungan dengan memiliki 78 anggota DPR RI, 288 anggota DPRD Provinsi, dan 1.970 anggota DPRD Kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Saleh menjelaskan bahwa keberhasilan ini menunjukkan kapasitas dan kepemimpinan yang kuat di bawah komando Prabowo, tanpa adanya keraguan dari segi tersebut.

“Keberhasilan ini dibawah komando dan kepemimpinan Prabowo. Dari aspek ini, tidak ada keraguan atas kapasitas dan kepemimpinan Prabowo,” tegasnya.