Mardiono PPP: Komitmen Pemberantasan Korupsi Ganjar-Mahfud Kuat dan Terbukti

Liputan6.com, Jakarta - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono meyakini, pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD berkomitmen kuat dalam hal pemberantasan korupsi jik memenangkan Pilpres 2024.

Hal itu diungkap Mardiono saat mendampingi Ganjar-Mahfud dalam program penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas), di Gedung KPK, Rabu (17/1).

“Pak Ganjar cukup bagus tadi menjawab solusi, berbagai hambatan, dan kesulitan KPK untuk berupaya membersihkan secara tuntas,” ujar pria yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (19/1/2024).

Muhamad Mardiono menyebut, sosok Ganjar dan Mahfud adalah pemimpin yang tegas dan tidsk pandang bulu terhadap pemberantasan korupsi. Hal itu diyakini akan menjadi contoh bagi pejabat di birokrasi lainnya.

“Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan melakukan komitmen itu, seperti pejabat yang berada di lingkungan birokrasi. Kalau pemimpin punya komitmen tinggi, tentu dia akan patuh,” yakin Mardiono.

Pria yang kini memimpin partai nomor urut 17 ini menegaskan, PPP akan selalu sejalan dengan kebijakan pasangan Ganjar-Mahfud terkait pemberantasan rasuah. Sebab, hal itu telah diimplementasikan lewat program Ganjar-Mahfud yang berjudul “Sikat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”.

"Saya yakin PPP sejalan, sekali lagi soal pemberantasan korupsi harus kita kedepankan di Indonesia. Karena ini yang sedang gigih dibangun, sebab korupsi menjadi hambatan utama dari berbagai pembangunan yang dilakukan untuk menyejahterakan rakyat,” dia menandasi.

Sebelumnya diberitakan, Ganjar dan Mahfud menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 17 Januari 2024. Undangan itu berkaitan dengan Penguatan Anti Korupsi bagi Penyelenggara Negara ber-Integritas (Paku Integritas) para capres-cawapres 2024.

Salah satu yang dibahas Ganjar adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang hingga saat ini masih mandek di DPR RI. Apapun menurut dia RUU tersebut bisa saja segera disahkan dalam rapat paripurna.

Ganjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah. Hal itu berdasarkan rekam jejaknya pernah menjadi menjadi DPR periode 2004–2009 dan 2009–2013. Sementara Mahfud MD periode 2004-2008 menjadi anggota dewan.

"Setiap pembentukan pasti ada lobi. Saya dan pak Mahfud pernah di badan legislasi, kita mengerti caranya," kata Ganjar.