Kaesang Pangarep Unggul Sementara di Pilkada Jateng, Tapi Pertarungan Masih Terbuka

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep kembali menuai sorotan usai namanya menduduki peringkat teratas sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jawa Tengah hasil survei  Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad mengatakan, memang berdasarkan hasil survei tersebut, Kaesang jelas unggul. "Kaesang sekarang cenderung lebih unggul dari calon lain," kata dia, Kamis (4/7/2024).

Namun, Saidiman berpandangan, hal ini karena calon lain terkait tingkat pengenalannya masih rendah. Meski unggul dari Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Luthfi yang namanya santer dikaitkan di Pilkada Jateng, Kaesang tidak dominan di sini.

"Di antara nama-nama yang ada, Ahmad Luthfi dan Kaesang Pangarep sedikit lebih unggul dibanding yang lain, namun keunggulan keduanya tidak dominan," jelas Saidiman.

Selain itu, lanjut dia, dalam survei LSI pada simulasi semi terbuka, tak ada yang meraih 20 persen suara responden. Karena itu, pertarungan di Pilkada Jateng 2024 ini masih sangat terbuka untuk semua calon nanti.

Diketahui, dalam survei LSI simulasi semi terbuka, dari tiga nama teratas memang tak ada yang mencapai 20 persen. Misalnya, Kaesang hanya mendapat 15,9 persen. Kemudian, Ahmad Luthfi 12,9 persen, disusul Politikus Gerindra Abdul Wachid yang meraih 7,8 persen suara.

"Dalam simulasi semi terbuka, tidak ada calon yang mendapatkan suara di atas 20 persen. Artinya pertarungan di Jawa Tengah masih sangat terbuka," jelas dia.

 Presiden Joko Widodo alias Jokowi membantah menyodorkan nama putra bungsunya sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, kepada partai politik (parpol) untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Dia mengatakan hal tersebut bisa ditanyakan ke partai-partai politik.

"Saya tidak pernah menyodorkan (Kaesang) kepada siapa pun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai," kata Jokowi di PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power, Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7/2024).

Jokowi menyampaikan bahwa pilkada merupakan urusan partai politik. Jokowi menekankan dirinya bukan ketua partai politik, sehingga tidak berwenang dalam mengusung calon di Pilkada Serentak 2024.

"Urusan pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya," ucap mantan wali kota Solo itu.

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (Sekjen PKS) Aboe Bakar Al Habsyi akhirnya angkat suara terkait pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyodorkan sang putra Kaesang Pangarep ke sejumlah partai politik (parpol) untuk diusung pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jakarta 2024.

"Pernyataan tersebut menjawab pertanyaan awak media, bukan inisiatif pribadi maupaun sebagai pengurus partai. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pernyataan saya mengenai Pilkada Jakarta, yang memenuhi ruang publik belakangan ini. Penting bagi saya untuk meresponsnya," ujar pria yang akrab disapa Habib Aboe di Jakarta, melalui keterangan tertulis, Kamis (4/7/2024).

Anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan, proses tahapan Pilkada Serentak 2024 sudah berjalan, termasuk Pilkada Jakarta.

Menurut Aboe, dalam wawancara beberapa waktu lalu, dirinya ditanyakan soal dinamika Pilkada Jakarta, terutama mengenai calon-calon yang mencuat.

"Saat itu saya menjawab pertanyaan media, jadi bukanlah inisiatif pribadi atau sebagai Sekjen untuk menyebut satu nama. Jadi, murni menjawab pertanyaan media," terang dia.

Namun, Aboe memaklumi dan publik sudah memahami bahwa dinamika politik menjelang Pilkada 2024 sangat tinggi.

Hal itu, kata dia, termasuk silaturahmi sejumlah parpol, politisi, maupun munculnya sejumlah calon dalam Pilkada 2024, termasuk Pilkada Jakarta.

"Hal ini tentu lumrah terjadi di alam demokrasi seperti Indonesia yang kita cintai. Oleh karena itu, pernyataan saya bukan dalam konteks menyerang pribadi maupun pihak-pihak tertentu," papar Aboe.