Sri Mulyani Minta Lembaga Keuangan Kasih Kredit ke UMKM yang Terlibat MBG

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta agar lembaga keuangan memberikan fasilitas pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam program makan bergizi gratis (MBG).

"Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order untuk makan bergizi gratis, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk modal kerja dan memenuhi kebutuhannya," jelas Sri Mulyani dalam kegiatan BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD, Banten, Kamis (30/1/2024).

Tak hanya itu, Sri Mulyani juga mengaku sudah memberi arahan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) agar lembaga-lembaga keuangan terlibat dalam mensukseskan program MBG.

"Dalam rapat KSSK saya jelaskan ke OJK dan BI agar lembaga-lembaga keuangan ikut mensukseskan program ini," bebernya.

Menkeu optimis, program MBG akan memberi dampak positif ke pertumbuhan ekonomi terutama untuk memberdayakan UMKM di seluruh negeri.

“Saya berharap bahwa (dukungan ke MBG) ini akan menimbulkan multiplier yang luar biasa bagi usaha kecil,dan menengah di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Sri Mulyani lebih lanjut mengungkapkan, Pemerintah resmi menaikkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025 menjadi Rp171 triliun, dari sebelumnya senilai Rp 71 triliun.

Tambah Anggaran

Seperti diketahui, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana sebelumnya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan penambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MGB).

Pasalnya, masih banyak anak-anak di dalam negeri yang belum menjadi penerima makan bergizi gratis. Untuk tahun 2025, Prabowo menargetkan 82,9 juta penerima manfaat MBG.

Penambahan anggaran MBG filakikan untuk meningkatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"(Anggaran MBG) ditambah Rp 100 triliun maka jadi Rp 171 triliun,” katanya.

Di sisi lain, ekonom di Center of Economic and Law Studies (CELIOS) sebelumnya mengingatkan bahwa penambahan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menilai saat ini bukan langkah yang tepat.

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda menilai, jika Pemerintah tetap mengejar target 100 persen capaian program MBG, defisit anggaran terhadap PDB dapat mencapai 3 persen.

Studi analisis yang dilakukan CELIOS terkait Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan, jika MBG dilakukan secara berjenjang dan tahun 2029 mencapai sasaran 100 persen dari target, maka belanja negara berisiko mencapai Rp4.962 triliun pada 2029.

"Rasio defisit anggaran bisa mencapai 3,1 persen dari PDB atau melebihi batas yang diperbolehkan UU Keuangan Negara 2003," tulis Celios dalam studinya.

"Maka kita yakin sampai tahun 2029, target program MBG sulit mencapai 100 persen karena keterbatasan anggaran," ujar Huda kepada Liputan6.com di Jakarta.

Huda menyebut, ada potensi tambahan penerimaan negara dari dua hal. Pertama, dari pajak pertambangan yang dinilai masih sangat rendah tingkat kepatuhannya.

Padahal, puluhan triliun penerimaan negara yang bisa didapatkan dari sektor pertambangan.

"Kedua dari pengemplang pajak yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp300 riliun. Jadi seharusnya bisa dijadikan jalan pemerintah untuk menambah pundi-pundi penerimaannya," kata Huda.

Senada, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira juga menyampaikan bahwa pemenuhan target penerima MBG bukan dari penambahan anggaran, mengingat penganggaran program tersebut senilai Rp71 triliun bukan jumlah yang sedikit.

Bhima menjelaskan, program MBG perlu berfokus pada 2 hal, yakni geographic targeting dan individual targeting.