Pilkada 2024 Dinilai Lebih Hangat, Menko Polhukam: Ada yang Tidak Siap Kalah

Liputan6.com, Jakarta Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menekankan agar Pilkada serentak 2024 benar-benar dikawal dengan maksimal.

Menurutnya, persaingan calon antara kepala daerah di Pilkada 2024 lebih hangat dan pastinya tidak siap untuk kalah.

Hal itu disampaikan Hadi rapat koordinasi penyelenggara pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Sumatera Utara, di YouTube Kemenko Polhukam Selasa (9/7/2024).

"Pilkada serentak ini harus benar benar kita kawal kita dukung pelaksanaannya karena lebih hangat. Calon gubernur, calon bupati calon wali kota ini memiliki hubungan emosi yang sangat dekat hingga masih masing tentunya tidak siap untuk kalah," ucap Hadi.

Atas hal itu, Hadi mengatakan, setiap calon harus diberikan pengertian bahwa setiap pertandingan ada yang menang dan kalah. Menurutnya, diperlukan juga peran tokoh agama dan adat untuk menjaga stabilitas.

"Namun kita harus memberikan pengertian bawah setiap pertandingan pasti ada yang kalah dan menang, perlunya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat untuk menjaga stabilitas itu," ujar Hadi.

Eks Panglima TNI itu mengajak pihaknya untuk bisa mensukseskan pesta demokrasi yang pertama kali dalam sejarah yaitu Pilkada serentak. Hadi mengingatkan juga agar aparat dan ASN menjaga netralitas.

"Mari kita sama sama untuk bisa mensukseskan pesta demokrasi yahh pertama dalam sejarah, yaitu pilkada serentak dan yang tidak kalah penting adalah menjaga netralitas TNI ,Polri dan ASN ini sangat penting," tuturnya.

"Nilai nilai netralitas harus ditanamkam dalam diri masing masing individu dan jadikan satu budaya serta kesadaran pribadi agar pilkada itu memiliki kualitas, serta kita terus menjaga integritas agar memiliki legitimasi di mata masyarakat," pungkasnya.

Hadi pun membentuk Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada sesuai Kepmenko No.10 tahun 2024.

Di menuturkan, ada 19 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam desk ini dalam mensukseskan pemilu dan pilkada 2024.

"Dalam rangka mensukseskan Pemilu dan Pilkada 2024 Kemenko Polhukam telah membentuk desk koordinasi pemilu dan pilkada yang didalamnya terdapat 19 kementerian/lembaga yang memiliki keterkaitan tugas dalam hal kesiapan penyelenggaraan keamanan, penanganan pelanggaran, dan sosialisasi terkait tahapan pilkada," ujar Hadi.

Dengan adanya desk ini, Hadi berharap permasalahan pilakada serentak dapat bisa dikoordinasikan. Dia ingin pilkada serentak bersejarah ini bisa berjalan aman dan lancar.

"Dengan demikian diharapkan permasalahan yang kemungkinan menjadi hambatan dalam pilkada serentak dapat dikoordinasikan, dapat diatasi, dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya," ucapnya.

Hadi menjelaskan, kementerian dan lembaga di desk ini sudah dibagi-bagi tugasnya. Pertama sinergitas tugas BSSN dan Kominfo dalam menjaga suasana ruang digital tetap kondusif.

Kedua, sinergi tugas antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan, melalui forum bersama sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) dalam penanganan tahapan pilkada juga diperankan.

"Nanti setelah rakor ini saya juga akan membuka rakor gakkumdu sehingga pelaksanaan pilkada serentak benar-benar bisa diatasi, dan diselesaikan apabila terjadi permasalahan," imbuhnya.

Kemudian, ada juga sinergitas antara TNI/Polri dan BIN untuk memetakan wilayah yang berpotensi konflik guna mengantisipasi gangguan keamanan.

"Tahun 2024 adalah tahun bersejarah, kenapa? Karena pilkada serentak dilakukan tahun ini. Akibatnya apa, aparat keamanan baik TNI polri akan dibagi habis di setiap kabupaten/ provinsi, sehingga diharapkan tidak ada gangguan sedikitpun," ucapnya.

"Oleh karena itu, aparat intelijen supaya benar-benar memetakan dimana wilayah-wilayah yang kemungkinan terjadi kerawanan, sehingga bisa kita antisipasi," jelasnya.

Selain itu, ada jinergitas pemerintah dengan penyelenggara pilkada dalam memberikan fasilitas dalam penyelenggaraan pilkada serenta. Dia meminta pemda turut berpartisipasi membantu KPU dan Bawaslu di daerah.

"Apabila di wilayah itu belum ada tempat untuk petugas KPUD maupun Bawaslu, Pemda memiliki kewajiban menyiapkan agar proses pilkada serentak berjalan baik," ucap Hadi.

Berikut 19 kementerian/lembaga di desk pemilu-pilkada:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam)
2. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
3. Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
4. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM)
5. Perludem
6. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
7. Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
8. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo)
9. BPPN/Bappenas
10. Kejaksaan Agung
11. TNI
12. Polri
13. KASN
14. BIN
15. BSSN
16. Bawaslu
17. KPU
18. DKPP
19. KSP

Reporter: Genantan Saputra/Merdeka.com