Hidayat Nur Wahid Usul Pilpres dan Pileg Digelar Terpisah

Liputan6.com, Jakarta Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengusulkan supaya pemilu ke depannya diselenggarakan dalam tiga tahapan. Hal ini sebagai alternatif dari pemilu serentak yang dirasa tidak efisien.

"Kalau yang saya usulkan nanti pemilu ada tiga jenis," tukas Hidayat di Ruang Sidang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019).

Tiga jenis pemilu usulan Hidayat tersebut yakni pemisahan antara pilpres, pileg pusat dan daerah, serta pilkada. Menurutnya, cara ini akan lebih efisien dibandingkan pemilu serentak.

"Menurut saya akan lebih baik juga dari sisi kualitas pemilu dan kualitas hasil pemilu," terangnya.

Mantan Ketua MPR ini juga menganggap bahwa pemilu serentak justru mengaburkan fokus pengawasan kepada para calon legislatif. Mata publik semuanya tertujuh pada pilpres, sedangkan pileg terabaikan.

Padahal, menurutnya peran anggota dewan ini tidak kalah penting dibandingkan dengan presiden. "Padahal dalam konteks demokrasi, eksekutif dan legislatif itu sama pentingnya," ujar Hidayat.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Meskipun diselenggarakan tiga kali, Hidayat tidak menyarankan ketiganya diselenggarakan di tahun yang sama. Ia mengusulkan supaya hanya pilpres dan pileg saja di tahun yang sama.

"Tidak boleh dalam satu tahun bersamaan, kalau pileg dan pilpres bisa mengacu pada pola yang lama, itu kan selisinya sebula atau tiga bulan. Kalau pilkada nanti di tahun yang berbeda," katanya.

Ia juga mengkritik lamanya masa kampanye dalam pemilu kali ini. Menurutnya, idealnya masa kampanye bisa dilakukan hanya dalam sebulan atau dua bulan.

"Itu kampanye terlalu panjang juga tidak produktif, selain itu amat sangat menyita waktu dan menyita anggota DPR dan DPRD yang mestinya mereka masih fokus di DPR atau DPRD sudah harus kampaye. Sehingga kerja kita di DPR juga terganggu," ujar Hidayat.

Selain itu, Hidayat juga menilai bahwa tujuan awal pemilu serentak untuk menghemat anggaran malah tidak tercapai. Sebab, biaya non-materil pemilu serentak justru lebih besar, seperti meninggalnya ratusan petugas KPPS.