Syarat Beli Apartemen Subsidi Perumnas: Maksimal Gaji Rp7 Juta

Liputan6.com, Jakarta Setelah beberapa waktu lalu meluncurkan proyek rumah susun berkonsep Transit Oriented Development (TOD) di Stasiun Tanjung Barat, Perum Perumnas bersama PT KAI kembali meresmikan pembangunan rumah susun di Stasiun Pondok Cina, Depok.

Percepatan pembangunan ini tak lain adalah dalam rangka menyukseskan Program Satu Juta Rumah.

Direktur Utama Perum Perumnas Bambang Triwibowo mengatakan, “Kami melihat animo yang luar biasa pada TOD Tanjung Barat sehingga kami mensegerakan terealisasikannya TOD Depok ini. Selain untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat guna mendapatkan hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi massal, kami juga mengusung terciptanya berkurangnya polusi di Jabodetabek”, jelasnya pada acara peletakan batu pertama (groundbreaking) di Stasiun Pondok Cina, Depok (2/10).

Baca juga: Tanah dan Bangunan Nganggur Siap Diolah Jadi Rusun

Sinergi antar BUMN yang dilakukan ini juga sebagai bentuk komitmen nyata Pemerintah dalam menyediakan hunian layak dengan harga terjangkau, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat umum lainnya sebagai alternatif hunian efisien.

Adapun pembangunan empat menara hunian di TOD Depok akan menampung sekitar 3.400 unit hunian dengan lahan seluas 27.706 meter persegi dan nilai investasi Rp 1,45 triliun.

“Sesuai arahan Ibu Menteri BUMN, Rini Soemarno, sekitar 30 persen dari jumlah unit yang dibangun harus diperuntukkan sebagai rusun subsidi. Maka itu, konsumen yang berhak mendapatkan unit subsidi adalah yang berpenghasilan maksimal Rp7 juta,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menguraikan proyek TOD Depok ini memiliki komposisi hunian rusunami dan anami dengan tipe satu kamar tidur dan dua kamar tidur. “Lagi-lagi sesuai arahan Ibu Rini, kami merevisi tipe unit yang semula ada studio menjadi paling kecil satu kamar tidur dengan luas 32 m2,” ujarnya.

(Cari apartemen harga di bawah Rp200 juta?)

Sementara itu Direktur Pemasaran Perum Perumnas, Muhammad Nawir menjelaskan, MBR yang berminat untuk membeli rusun di TOD Depok utamanya harus sesuai persyaratan penerima FLPP, belum punya rumah, dan belum pernah mencicil rumah dengan KPR.

“Konsumen harus membawa surat keterangan dari lurah setempat (sesuai domisili), yang isinya menyatakan bahwa ia belum pernah memiliki rumah. Selain itu nanti kan ada seleksi dari bank, kalau menurut bank ia tidak layak diberi KPR FLPP, maka diberi pilihan untuk ambil KPR umum.”

“Untuk rusunami di TOD Depok, harga bangunan per meter perseginya Rp7 juta. Sedangkan yang non-subsidi itu Rp16 juta. Jadi harga rusunami MBR-nya sekitar Rp224 jutaan. Uang muka FLPP hanya 1% – 5%, kami usahakan masyarakat yang beli di sini dapat 1% sajalah. DP-nya jadi ringan sekali hanya Rp2,2 jutaan,” imbuh Nawir saat diwawancarai Rumah.com.

Sebagai nilai tambah proyek hunian selain terintegrasi dengan transportasi massal, TOD Depok ini juga memiliki konektivitas dengan pusat pendidikan, bisnis, perbankan, pusat pemerintahan, dan rumah sakit sebagai poros utama yang menghubungkan dengan pusat-pusat kegiatan utama di Depok.

Di sisi lain, rusunami dan anami ini juga akan dilengkapi fasilitas podium, gedung parkir, serta zona komersil yang terdiri dari kiosk, F&B, modern dan tradisional retail.

Sehingga idealnya tidak hanya kebutuhan hunian yang akan terpenuhi, namun juga penciptaan nilai tambah perekonomian baru pada wilayah tersebut akan terwujud.

Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro mengatakan kerjasama pembangunan rumah susun Pondok Cina Depok ini akan dilaksanakan dengan pemanfaatan atas lahan PT KAI, memperhatikan pola kerjasama jangka panjang sebagaimana pada Permen BUMN No.PER-13/MBU/09/2014 Tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara.

Pembangunan rumah susun ini juga sekaligus menjawab kebutuhan hunian bagi masyarakat yang bermukim di wilayah stasiun tersebut.

“Mengingat, pengguna moda transportasi Commuter Line saat ini sudah mencapai 1.024.000 orang per hari. Angka ini akan terus meningkat hingga mencapai target sebesar 1,2 juta penumpang/hari di tahun 2019,” ujarnya dalam sambutan.

Konsep TOD ini diyakini akan memudahkan mobilisasi masyarakat dalam beraktivitas. Terlebih pembangunan ini akan mengefesiensikan biaya transportasi penghuni karena terintegrasi langsung dengan moda transportasi kereta.

Diharapkan integrasi hunian seperti ini dapat dijewantahkan lebih banyak lagi kedepannya. Tidak hanya integrasi dengan KRL saja, melainkan juga dengan moda transportasi lainnya.