Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Mantan Wakil Jokowi Tolak Full Day School

Selain itu, full day school alias sekolah sehari penuh juga menjauhkan anak-anak dengan lingkungan sekitarnya.

oleh Liputan6 diperbarui 10 Agu 2016, 13:30 WIB

Diterbitkan 10 Agu 2016, 13:30 WIB

Wacana full day school menuai kontroversi.

Liputan6.com, Solo - Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan ia kurang sependapat dengan wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi mengenai sistem full day school (FDS) atau sekolah sehari penuh. Rudy, panggilan akrabnya, mengatakan tidak akan menerapkan FDS di sekolah negeri yang ada di daerahnya apabila itu dilakukan sekarang. Ia bahkan meminta Mendikbud untuk mengkaji ulang rencana tersebut.

"Ya, gagasan itu tidak cocok diterapkan di Solo. Dan tidak akan saya terapkan full day school di sekolah negeri," kata Rudy di Solo, dilansir Antara, Rabu (10/8/2016).

Rudy menilai FDS tidak pas diterapkan karena justru akan membuat siswa sekolah menjadi jenuh. Menurut dia, peran orangtua akan semakin kecil dalam mendidik anak jika FDS diterapkan. Padahal, peran orangtua sangat penting dalam mendidik karakter anak.

"Ya, anak akan bertemu dengan keluarganya semakin terbatas. Waktu bermain dengan teman sekitar rumah juga terbatas," kata dia.

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas PP PA dan KB) Pemkot Surakarta, Supraptiningsih, mengatakan hak anak akan terampas jika sekolah menerapkan FDS.

"Ya, salah satu hak anak itu bermain. Maka dengan adanya full day school akan terampas," kata dia.

Ia mengatakan FDS akan membuat anak tertekan. Sistem itu juga akan memisahkan anak dari kehidupan sosialnya. Padahal semestinya pemerintah mampu meleburkan batas pendidikan formal dan nonformal di masyarakat.

"Masyarakat kalau dilibatkan juga akan ikut bertanggung jawab. Anak-anak ini jangan dipisahkan dari kehidupan sosialnya dengan cara seperti itu," ucap Supraptiningsih.

Ia mengatakan jika pemerintah hanya menekankan pada pendidikan formal, tanggung jawab sosial masyarakat untuk ikut terlibat juga akan melemah. Selain itu, anak-anak juga akan kehilangan kepekaan sosial. Situasi seperti itu justru akan semakin membahayakan pada perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari.