Geger Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Puncak Gunung Es Beking Aparat?

Tak Ada Orang Papua di Kabinet Jokowi II, Masyarakat Tak Perlu Cengeng

Tak ada klausul yang menyebutkan presiden harus memilih menterinya berdasarkan suku, daerah, atau wilayah setiap provinsi di Indonesia.

oleh Katharina Janur diperbarui 23 Okt 2019, 12:00 WIB

Diterbitkan 23 Okt 2019, 12:00 WIB

Thaha Al Hamid (tengah) bersama tokoh Papua lainnya. (Liputan6.com/Katharina Janur)

Liputan6.com, Jayapura - Thaha Al Hamid, tokoh Papua menyebutkan masyarakat Papua tak perlu cengeng jika dalam kabinet Jokowi jilid II kali ini tak ada perwakilan orang Papua.

Thaha bahkan mengatakan tak ada klausul yang menyebutkan presiden harus memilih menterinya berdasarkan suku, daerah atau wilayah setiap provinsi di Indonesia.

"Kan tak ada keharusan toh? Klausul mana yang menyebutkan itu? Jangan cengeng lah,” katanya kepada Liputan6.com, Rabu (23/10/2019).

Thaha yang pernah aktif di Presidium Dewan Papua menuturkan seorang menteri yang dipilih Jokowi pasti orang yang bertanggung jawab secara nasional dan memiliki kapasitas, punya kualitas dan koneksi, serta rela berkorban.

Ia pun tak membantah bahwa banyak orang Papua yang tak setuju bahwa Bahlil Lahadalia mewakili orang Papua. "Memang betul, Bahlil tak mewakili Papua, dia mewakili HIPMI dan dia adalah orang yang berkorban untuk Pilpres kemarin," katanya.

Menurut Thaha, seharusnya masyarakat Papua tak perlu membesar-besarkan bahwa kabinet saat ini tak ada orang Papua. Sebab seorang menteri itu dipilih untuk mengurus secara nasional.

"Masyarakat Papua harus bersyukurlah dengan apa yang ada. Masyarakat Papua kan sudah memilih Jokowi pada Pilpres kemarin. Apakah jika tak ada menteri orang Papua terus ribut?" jelasnya.

Apalagi seorang menteri bukan mewakili per daerah. "Ini bukan wakil DPD atau DPRD. Berpikirlah rasional dan tak usah kacau. Kemarin (kabinet Jokowi I) kan sudah ada keterwakilan orang Papua juga," katanya.

Thaha pun mengajak seluruh masyarakat Papua untuk mendukung pemerintah dengan cara kerja sesuai dengan profesinya. "Kalau Anda guru, ya jadilah guru yang baik. Lalu, jika anda pegawai, jadilah pegawai yang baik, dan seterusnya. Kerja baik-baik saja lah," katanya.

Thaha mengatakan, yang saat ini perlu dipikirkan sekarang adalah harus ada keterwakilan orang Papua justru di staf atau deputi setiap kementerian.

"Tapi yang paling mendesak saat ini adalah dukunglah Kapolda dan Pangdam di Papua agar Bumi Cenderawasih selalu aman dan kita semua hidup rukun," ujarnya.