Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

29 Warga Mamuju Tengah Positif Covid-19 Tapi Pemkab Belum Mau Ajukan PSBB

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Mamuju Tengah belum berniat mengusulkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke pemerintah pusat

oleh Abdul Rajab Umar diperbarui 26 Apr 2020, 13:00 WIB

Diterbitkan 26 Apr 2020, 13:00 WIB

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Mamuju Tengah Rahmat Syam (Abdul Rajab Umar/Liputan6.com)

Liputan6.com, Mamuju Tengah - Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Mamuju Tengah belum berniat mengusulkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke pemerintah pusat. Alasannya, 29 orang positif Covid-19 di daerahnya merupakan satu klaster yang berada di Desa Pontanakayyang.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Mamuju Tengah Rahmat Syam tidak berpikir untuk melakukan PSBB, karena seluruh pasien yang postif telah diorganisir. Bahkan mereka sudah diisolasi di Puskesmas Salugatta sejak dua pekan lalu.

"Untuk apa PSBB, kita satu tempat saja yang ada postif Covid-19, itu di Pontanakayyang saja," kata Rahmat saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu (25/04/2020).

Rahmat menjelaskan, tidak akan ada pemberlakuan PSBB di Mamuju Tengah. Sebab, mereka sudah melakukan pembatasan sosial sejak 1 April di desa-desa dan kecamatan dengan pemasangan portal. Apa lagi, Mamuju Tengah bukan lah kota besar dan hanya 800 kepala keluarga yang diisolasi di Pontanakayyang.

"Itu 28 orang positif keluarga besar alhmarhum (NH pasien 03) yang positif Covid-19. Kelihatan banyak, karena banyak kita rapid test. Seandainya kita tidak cari, maka tidak didapat. Jadi kita proaktif mencari yang reaktif rapid tes," jelasnya.

Menurut Rahmat, pasien yang positif di Pontanakayyang sudah diorganisir sejak dua minggu lalu, bahkan sudah dikarantina. Ia berharap, agar masyarakat tidak perlu takut penyebaran Covid-19, karena semua pasien sudah dikarantina.

"Klaster ini sudah ditangani. Hanya saja lambat swabnya keluar," ujar Rahmat.

Rahmat juga menjelaskan, bahwa APBD Mamuju Tengah hanya sekitar Rp600 miliar dan itu tidak akan mampu menanggung biaya penerapan PSBB. Karena hitung-hitungannya, satu desa itu membutuhkan biaya sekitar Rp1,4 milliar untuk PSBB, jadi harus menyesuaikan kondisi keuangan daerah.

"Kalau PSBB harus dihitung dampaknya, kalau Mateng 54 desa, kira-kira butuh Rp154 miliar. Tidak mampu APBD kita. Kita sih mau, tapi jangan hanya ikut-ikutan yang dilakukan orang," tutup Rahmat.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.