Soal Transgender hingga Iron Dome, Ini 4 Perintah Eksekutif Trump terkait Militer AS

Liputan6.com, Washington, DC - Donald Trump menandatangani empat perintah eksekutif terkait militer pada Senin (27/1/2025), memenuhi janji-janji yang dia buat selama kampanye sekaligus membalikkan beberapa inisiatif pemerintahan Joe Biden.

"Yang pertama adalah perintah eksekutif, seperti yang dia sebutkan dalam pidatonya sebelumnya, yang memulihkan kembali anggota militer yang dipecat atau dipaksa untuk mengundurkan diri karena mandat vaksin. Item kedua adalah perintah eksekutif yang membentuk sebuah proses untuk mengembangkan apa yang kita sebut sebagai Iron Dome Amerika Serikat (AS); sebuah perisai pertahanan rudal komprehensif untuk melindungi tanah Amerika," kata Sekretaris staf Gedung Putih Will Scharf seperti dikutip dari ABC News, Rabu (29/1).

"Perintah eksekutif ketiga yang ditandatangani Presiden Trump berhubungan dengan penghapusan radikalisasi gender di militer, dan yang keempat adalah tentang penghapusan kebijakan DEI (diversitas, kesetaraan, dan inklusi) serta kantor DEI dalam militer."

Berikut penjelasan empat perintah eksekutif Trump:

Memulihkan Anggota Militer yang Menolak Vaksin

Trump, menurut Gedung Putih, menandatangani perintah yang mengarahkan menteri pertahanan untuk mengembalikan anggota militer yang dipecat karena menolak vaksin COVID-19 dengan gaji dan tunjangan penuh.

Lembar fakta terkait perintah Trump memperkirakan lebih dari 8.000 tentara dipecat antara 2021 dan 2023 setelah kebijakan pemerintahan Biden yang mewajibkan vaksinasi untuk personel militer. Perintah tersebut menyatakan bahwa anggota militer yang dipecat akan mendapatkan pangkat mereka yang sebelumnya.

Pada Agustus 2021, menteri pertahanan saat itu, Lloyd Austin, memerintahkan vaksinasi wajib bagi seluruh personel militer.

Gedung Putih juga menyebutkan bahwa mandat vaksin memiliki "efek menakutkan terhadap perekrutan", mencatat bahwa Kementerian Pertahanan AS gagal mencapai tujuan perekrutan untuk tahun anggaran 2023 sebanyak 41.000 tentara.

Anggota militer diberi kesempatan untuk bergabung kembali dengan militer pada tahun 2023 setelah mandat vaksin dicabut, namun menurut lembar fakta Gedung Putih, hanya 43 anggota militer yang memilih untuk melakukannya. Masalah pembayaran kembali penuh kemungkinan besar memerlukan persetujuan dari Kongres.

Perintah ini mengikuti salah satu janji Trump dari pidatonya pada hari pelantikan, ketika dia mengatakan akan melakukan langkah ini segera setelah dilantik.

Trump secara resmi memulai proses pembangunan Iron Dome untuk AS, merujuk pada sistem pertahanan rudal Israel.

Berdasarkan lembar fakta yang diperoleh ABC News, perintah Trump bertujuan untuk menerapkan sistem pertahanan rudal generasi berikutnya di AS, yang dapat melawan rudal balistik, hipersonik, rudal jelajah canggih, serta serangan udara generasi baru.

Laporan Al Mayadeen menyebutkan Trump memerintahkan Menteri Pertahanannya, Pete Hegseth, mengajukan desain Iron Dome untuk AS dalam waktu 60 hari.

Perintah ini memenuhi janji Trump yang dia ungkapkan berkali-kali saat kampanye.

"Warga AS berhak mendapatkan Iron Dome ... kita akan punya Iron Dome," kata Trump saat kampanye di New Hampshire pada Oktober 2023.

Seperti yang telah dilaporkan ABC News, para ahli menilai bahwa mereplikasi sistem Iron Dome untuk AS tidak banyak berarti, mengingat AS memiliki sekutu di utara dan selatan, serta lautan di kedua sisinya.

Trump menandatangani perintah yang mengarahkan Kementerian Pertahanan AS memperbarui panduan medis terkait identitas transgender dalam militer, serta mencabut panduan yang dianggap mengganggu kesiapan militer.

Perintah Trump akan mewajibkan Kementerian Pertahanan AS menyesuaikan semua standar medis agar lebih fokus pada kesiapan dan kemampuan tempur.

Selain itu, perintah ini pula akan menghentikan penggunaan kata ganti di Kementerian Pertahanan AS dan melarang laki-laki "menggunakan fasilitas tidur, ganti pakaian, atau mandi yang ditujukan untuk perempuan".

Minggu lalu, Trump mencabut perintah pemerintahan Biden yang mengizinkan transgender melayani di militer. Pada 2016, Pentagon di bawah Presiden Barack Obama menghapus pembatasan bagi transgender di angkatan bersenjata. Namun, pada 2017, Trump mengumumkan bahwa anggota militer transgender tidak boleh lagi melayani secara terbuka, dengan alasan biaya dan kesiapan. Kebijakan ini diterapkan pada 2019, yang mengharuskan anggota militer transgender melayani sesuai jenis kelamin biologis mereka, kecuali jika mereka sudah berhasil transisi atau dibebaskan berdasarkan kebijakan era Obama.

Pada 2021, kebijakan Trump dicabut oleh pemerintahan Biden, yang memungkinkan anggota militer transgender kembali melayani secara terbuka dan mengakses perawatan medis terkait.

Perintah eksekutif lain yang ditandatangani Trump menargetkan program DEI di Kementerian Pertahanan AS dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS. Menurut lembar fakta terkait, perintah Trump melarang penerapan "preferensi diskriminatif berdasarkan ras atau jenis kelamin".

Perintah ini juga menginstruksikan Hegseth untuk meninjau kasus-kasus "diskriminasi ras atau jenis kelamin" yang mungkin terjadi akibat kebijakan DEI sebelumnya. Selain itu, Kementerian Pertahanan AS dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS diminta meninjau kurikulum mereka dan "menghapus ideologi DEI serta pandangan gender radikal".

Lembar fakta turut menyatakan bahwa Trump berkomitmen pada sistem berbasis prestasi, dengan kebijakan netral jenis kelamin serta perekrutan, promosi, dan retensi yang tanpa membedakan ras. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Trump untuk menutup program DEI di seluruh pemerintah federal dan di antara kontraktor pemerintah, serta menekan sektor swasta untuk menghentikan program serupa.