Mencari Dalang Pembakaran Posko Covid-19 di Merangin Jambi

Polisi masih menyelidiki kasus pembakaran posko Covid-19 di Merangin, Jambi. Pembakaran dan perusakan kantor Desa Air Batu itu dipicu kemarahan warga karena BLT tidak tepat sasaran.

oleh Gresi Plasmanto diperbarui 21 Mei 2020, 00:00 WIB
Diterbitkan 21 Mei 2020, 00:00 WIB
Posko Covid-19 Dibakar
Suasana pembakaran posko Covid-19 di Desa Air Baru, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Jambi, Selasa (19/5/2020). Warga membakar posko tersebut diduga karena BLT tidak tepat sasaran. (Liputan6.com / istimewa)

Liputan6.com, Jambi - Polisi masih menyelidiki kasus pembakaran tenda posko pencegahan Covid-19 yang dibakar puluhan warga di Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Jambi. Sejumlah barang bukti telah dibawa ke kantor polisi resort Merangin.

Kapolres Merangin AKBP M Lutfi mengatakan, pihaknya masih mencari pelaku dan pengumpulan bukti. Sedangkan, untuk saksi-saksi baru diidentifikasi pascakerusuhan itu terjadi.

"Anggota masih bekerja di lapangan, memeriksa saksi-saksi. Siapa yang melakukan pembakaran posko dan perusakan kantor desa akan kita proses sesuai dengan hukum," kata M Lutfi kepada wartawan di Merangin, Jambi, Rabu (20/5/2020).

Dalam insiden itu warga tak hanya membakar tenda posko Covid-19, melainkan mereka juga merusak kantor desa. Arsip di kantor desa juga diobrak-abrik lalu dibakar di luar kantor.

Tak ada korban jiwa dalam indisen yang berlangsung dari Selasa (19/5/2020) hingga Rabu dini hari itu. Namun, kerugian sementara ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

"Sekarang situasi sudah kondusif, saya dengan bupati di sana sampai pukul 04.30 WIB, masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing," ujar Lutfi.

Kapolres membenarkan insiden tersebut dipicu kemarahan warga terkait ketidakpuasan terhadap penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari anggaran Dana Desa. Warga menilai bantuan untuk dampak Covid-19 itu tidak tepat sasaran.

Sementara itu, menurut keterangan warga, kemarahan mereka juga disebabkan karena pemerintah desa tidak transparan. BLT yang seharusnya dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu itu justru diberikan kepada orang yang mampu atau berada.

Selain itu, kemarahan warga itu disebabkan buntut dari kepala desa yang tidak menghadiri rapat penjelasan BLT sebagaimana yang dijanjikan kepada warga sebelumnya.

 

Simak juga video pilihan berikut ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya