Liputan6.com, Bandung - Puluhan pedagang pasar yang tergabung dalam Aliansi Pedagang Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan Pasar Baru, Kota Bandung, Jumat (16/7/2021). Dalam aksinya, pedagang meminta pemerintah tak melanjutkan wacana perpanjang PPKM darurat yang dinilai sangat merugikan pedagang.
Baca Juga
Advertisement
Para pedagang terlihat membawa poster dan orasi menyuarakan tuntutan agar PPKM darurat tidak diperpanjang. Akibat adanya PPKM darurat, para pedagang yang sudah tidak berjualan selama hampir dua pekan hingga harus merugi ratusan juta rupiah.
"Dengan adanya PPKM darurat ini jelas telah menyengsarakan pedagang pasar. Awalnya, kita tunggu seminggu tapi tidak ada solusi, sampai dua minggu ini pun dari pemerintah tidak ada perhatian," kata koordinator unjuk rasa, Ari.
Menurut Ari, pedagang di Pasar Baru yang bertahan sebanyak 40 persen setelah situasi pasca lebaran. Situasi semakin berat di mana pada PPKM darurat ini hanya sektor tertentu yang boleh beroperasi.
"Saat buka nanti kita tidak tahu berapa yang bertahan. Ini tidak hanya di Pasar Baru, tetapi juga di Pasar Andir, Pasar Banceuy, Pasar ITC, dan lainnya," ucapnya.
Ari mengatakan PPKM darurat ini sangat menyengsarakan para pedagang. Menurutnya, kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19, tetapi seharusnya dibarengi dengan bantuan atau bentuk kompensasi lainnya.
"Walau kami mendengar isu bantuan tapi sampai detik ini belum ada kepada para pedagang. PPKM ini berdampak kepada pedagang di Kota Bandung berupa kemiskinan dan kelaparan yang bahkan lebih berbahaya," ungkapnya.
Ari menyatakan pihaknya menolak rencana pemerintah memperpanjang PPKM darurat. Menurutnya, pengelola tempat niaga baik negeri atau swasta tetap menarik biaya beban dan listrik kepada para pedagang di dalamnya
"Karena beban kami cukup berat, harus tetap membayar service charge secara penuh, dan juga harus membayar listrik secara penuh. Selama tutup kami harus memikirkan nasib karyawan dan anak istri," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan pedagang Pasar Baru Hisar Sitompul mengatakan, Presiden Joko Widodo dan Menko Marves RI Luhut Binsar Panjaitan untuk bisa memperhatikan nasib para pedagang.Â
"Tolong adil kepada masyarakat antara penanganan pandemi dan ekonomi harus berimbang agar masyarakat kita sejahtera. Bagi Pak Luhut orangnya berani dan baik hati yang berani pasang badan terhadap semua partai politik yang mendesak lockdown," tuturnya.
Seperti diketahui, pemerintah telah menjalankan PPKM darurat untuk wilayah Jawa dan Bali sejak 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021. Terdapat skenario bahwa PPKM darurat tersebut akan diperpanjang hingga 6 pekan.Â