Ansar Ahmad Sambut Girang Kedatangan Wisman Singapura via Sistem Travel Bubble

Liputan6.com, Batam - Sebanyak 28 wisatawan mancanegara asal Singapura dalam sistem travel bubble pertama telah tiba di Pelabuhan Nongsa Pura, Kota Batam. Kedatangan mereka disambut langsung Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

Ansar Ahmad mengatakan, dibukanya kembali pintu masuk wisman ke Kepri melaui Batam sangat berarti bagi pemuihan ekonomi Batam.

"Dua tahun kita menantikan, hari ini di Batam nanti hari Jumat ada juga kunjungan perdana di Bintan dari Singapura," kata Ansar, Rabu (23/2/2022).

Lebih lanjut Ansar menyebutkan Kepri akan melakukan evaluasi secara bertahap, dan berupaya meminta kepada Singapura melalui pemerintah pusat untuk menerapkan asas reciprocal (timbal balik) dalam hal kuota jumlah wisatawan yang datang dan pulang. 

Saat ini Kepri membuka kuota sebesar 500 wisman yang dapat datang per harinya ke Nongsa di Batam maupun di Lagoi di Bintan. Sementara Singapura membatasi per harinya hanya 50 orang.

"Singapura masih memberikan batasan perminggunya 350 wisman yang masuk ke Singapura," ujar Ansar.

Jika hasil evaluasi seminggu lancar Kepri akan mendorong agar pemerintah Singapura mau mengubah kebijakannya, agar kuota wisman yang diberikan sama.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sementra itu, Kartika Listriana Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan Kementerian Ekonomi mengatakan, terkait sistem travel bubble, dirinya memastikan semua sudah sesuai dengan arahan Menko Perekonomian.

"Kita punya kebijakan khusus dan strategis untuk travel bubble khususnya dengan Singapura. Diarahkan untuk diadaptasi dulu di Batam dan Bintan dengan Singapura," ujar Kartika.

Sejak kebijakan itu dilaksanakan, kata Kartika, pihaknya selalu menggelar evaluasi secara berkala. Kemenko juga telah melakukan kunjungan ke lapangan, koordinasi rutin melaui rapat antara pusat dan daerah.

Ada juga sosialisasi di Singapura dan koordinasi dengan pihak terkait. Kesiapan prokes, kondisi tenaga kerja dan sumder daya manusia, seperti imigrasi, tenaga kesehatan, kkp, dan sarana prasarana juga sudah disiapkan.