Jokowi Instruksikan Kementerian BUMN Bangun SPBU Khusus Nelayan

Liputan6.com, Cirebon - Sejumlah nelayan Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon menyampaikan curhatannya langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membagikan bantuan kepada masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi mengaku masyarakat nelayan di Desa Bandengan mengeluhkan keberadaan solar.

"Tadi kita berdialog dengan nelayan yang ada di Desa Bandengan dan para nelayan mengeluhkan masalah solar," ujar Jokowi, Rabu (13/4/2022).

Jokowi mengatakan, para nelayan di Desa Bandengan Kabupaten Cirebon mengeluhkan kesulitan dapat pasokan BBM jenis solar. Hal itu untuk dijadikan bahan bakar perahu nelayan saat melaut.

Dari hasil interaksinya, Presiden Jokowi memberikan solusi dengan menginstruksikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun SPBU khusus nelayan.

Pembangunan SPBU khusus nelayan agar para nelayan memiliki pasokan khusus sehingga tidak perlu kesulitan mengantre solar di pom bensi umum.

Sedangkan terkait solar yang langka, Kang Emil menjelaskan, bahwa Presiden Jokowi telah memberikan solusi dengan menginstruksikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun SPBU khusus nelayan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dengan demikian nelayan memiliki pasokan khusus dan tidak perlu kesulitan mengantre solar di pom bensin umum.

"Terkait curhatan solar langka, solusinya Pak Presiden mengarahkan Kementerian BUMN mendirikan SPBU untuk nelayan, yakni SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan)," terang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai mendampingi Jokowi.

"Sehingga nelayan perahunya tidak usah ngantre bersaing dengan motor dan mobil di darat," imbuhnya.

Dia menyebutkan, ada dua topik permasalahan yang menjadi curahan hati (curhat) nelayan, selain solar, mereka juga mengeluhkan terkait pendangkalan sungai tempat dilabuhkannya kapal-kapal nelayan.

Menurut Kang Emil, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menindaklanjuti masalah pendangkalan sungai dengan melakukan pengerukan dan pembersihan sungai.

"Pendangkalan sungai yang menyebabkan tidak optimalnya perahu akan segera dilakukan pendalaman, pembersihan oleh Kementerian PUPR," kata Kang Emil.