Aktivis Gorontalo Soroti Reaksi Pemerintah Kocar-kacir Tangani Serangan Hacker Bjorka

Liputan6.com, Gorontalo - Akhir-akhir ini Pemerintah Indonesia tengah disibukkan dengan penanganan serangan hacker dan kebocoran data. Tidak hanya serangan kebocoran data, hacker yang menamai dirinya Bjorka ini sempat menyentil beberapa kasus yang terjadi di Indonesia.

Peristiwa ini pun mendapat berbagai sorotan dari berbagai kalangan. Banyak warganet yang khawatir keamanan data mereka. Pemerintah dinilai tidak mempersiapkan terlebih dahulu langkah antisipasi ketika itu terjadi.

"Data presiden dan pejabat lain saja mampu diretas, apalagi kami yang masyarakat biasa. Kalau nanti data kami bocor, siapa yang bertanggung jawab?" kata akun media sosial bernama @Yasher.

Sementara Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gorontalo, Arlan menyoroti kinerja pemerintah yang dinilai tak mampu menangani serang siber Bjorka. Bahkan, komunikasi antar menteri menanggapi soal kebocoran data dinilai tidak profesional.

"Sebagai contoh, ada menteri yang mengklaim data di aplikasi peduliLindungi aman, tapi ada menteri lain justru menyampaikan informasi sebaliknya, menyebut data penduduk di aplikasi PeduliLindungi hilang," kata Arlan.

"Kami kan bingung, pemerintah menghadapi serangan siber seperti kocar-kacir dan dinilai tidak siap. Seharusnya, Pemerintah bisa memitigasi ini terlebih dahulu," ungkapnya.

Mirisnya lagi, kata Arlan, ada dua Kementerian yang lebih bertanggung jawab malah saling melempar tanggung jawab. Pernyataan berbeda kedua lembaga tersebut sangat disayangkan di tengah gempuran serangan siber yang terjadi saat ini.

"Pemerintah mencari solusi bagaimana serangan siber ini bisa teratasi. Menghentikan serangan lebih baik, daripada Kominfo dan BSSN harus melempar tanggung jawab," tuturnya.

Simak juga video pilihan berikut:

Pemerintah membentuk tim cepat tanggap atau emergency response team, usai maraknya serangan siber yang dilakukan Hacker Bjorka.

Tim ini berisi Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

"Perlu ada emergency response untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia untuk menjaga kepercayaan publik," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9/2022).

"Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN utk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," sambung dia.

Kendati begitu, dia tak menjelaskan secara rinci apa saja tugas dari tim khusus ini dalam menghadapi serangan siber dari hackers. Belum diketahui pula kapan tim ini akan mulai bekerja.

Di sisi lain, Johnny memastikan bahwa data-data yang diretas hacker Bjorka hanya bersifat umum dan tak spesifik. Selain itu, kata dia, data-data tersebut juga tak ada yang baru.

"Data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data umum, bukan data-data spesifik dan data-data yang terupdate sekarang," jelas Johnny.