2 Sepeda Motor Raib di Parkiran DPRD Batam, Anggota Minta Anggaran Pengadaan CCTV Ditambah

Liputan6.com, Batam - Raibnya dua unit sepeda motor di parkiran Gedung DPRD Batam dalam sebulan tengah menjadi sorotan. Pasalnya gedung wakil rakyat seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siapa pun. Peristiwa pencurian yang berulang itu tentu mencoreng citra lembaga DPRD di Batam.

Peristiwa pencurian itu terjadi pada 6 dan 30 Desember 2022. Pemiliknya atas nama Andi dan Novia, yang berstatus sebagai tenaga honorer kontrak yang bekerja di DPRD Batam.

Akibat kejadian tersebut, Komisi I DPRD Kota Batam, memanggil seluruh staf Pengamanan Dalam (Pamdal) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas di kawasan tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Kota Batam Lik Khai meminta semua satuan pengaman untuk evaluasi pengamanan di Gedung DPRD Batam. Menurutnya hal ini penting guna menjaga keamanan di lingkungan kawasan DPRD Batam.

"Sistem pengamanan di kantor DPRD terpuruk, kehilangan helm sering terjadi, dua motor hilang dalam sebulan. Mulai sekarang ini harus dievaluasi," kata Lik Khai, Selasa (3/1/2023) saat rapat dengar pendapat di kantor DPRD Batam.

"Kalau dijaga dengan benar-benar dengan profesional, saya yakin hal ini tidak akan terjadi. Ini sudah sangat memalukan saya pikir," katanya lagi.

Lik Khai juga menilai, jumlah personel pengaman yang hanya 12 orang dan dibagi menjadi tiga shif, sangat kurang untuk mengawasi luasnya kantor DPRD Batam.

"Sudah personel sedikit, ini patroli hanya sejam sekali, mana bisa kalau seperti itu," katanya. Tak penambahan personel, sebagai bahan evaluasi awal, Lik Khai meminta personel Satpol PP yang bertugas saat terjadinya pencurian sepeda motor diganti dengan yang baru.

Sementara itu, anggota komisi I DPRD Batam Harmidi Umar Husain mengatakan, pengamanan Kantor DPRD Batam harus diperketat agar dapat mendeteksi orang-orang yang akan berbuat jahat. Salah satunya dengan mengoptimalkan serta penambahan anggaran pengadaan CCTV, selain juga portal di setiap pintu masuk.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Satpol PP Kota Batam Imam Tohari mengatakan, peristiwa pencurian di kantor wakil rakyat ini menjadi catatan buruk. Namun, pihaknya akan mengevaluasi terkait masalah tersebut.

"Tadi disarankan portal buku tutup, dan tamu yang datang wajib lapor ke pos kita. Ini untuk mencegah hal-hal serupa kembali terjadi," kata Imam.

Berkaca dari pengalamannya, Imam juga memberi saran agar hal tersebut berjalan lancar, pihak Komisi I berkoodinasi dengan seluruh anggota terkait penerapan hal tersebut, agar tak jadi miskomunikasi ke depannya.

"Dulu pernah diterapkan buka tutup, cuma ada kendala dengan anggota lain. Ini harus benar-benar dikoordinasikan," katanya.

Sementara terkait jumlah penambahan personel, pihaknya menunggu permintaan dari pihak DPRD Batam.

"Kami menunggu surat permintaan. Jadi tergantung permintaan, berapa pun personel, Insyaallah kami siapkan," ucapnya.