Kekayaan Tambang Dikeruk, Bupati Bonebol Desak Respons Cepat Pemerintah Pusat

Liputan6.com, Gorontalo - Aktivitas tambang emas dan batu hitam ilegal di Kabupaten Bone Bolango (Bonebol), Gorontalo hingga kini terus berlanjut. Tambang yang berlokasi di Kecamatan Suwawa Timur itu, dinilai hanya memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu.

Sementara sebagian besar masyarakat lokal hanya menggantungkan dirinya jadi petani. Selan petani, sebagian warga menjadi buruh kijang hingga tukang ojek di tambang tersebut.

Hasil bumi Bonebol yang mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah malah dibawa ke luar Gorontalo. Keuntungan dari tambang di ujung timur Bonebol itu, hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Tidak hanya itu, meski aktivitas pertambangan ini menggunakan fasilitas jembatan dan jalan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) seakan terabaikan. Hingga saat ini, sepeserpun PAD tidak ada yang masuk ke kas daerah.

Hal ini ditanggapi serius oleh Bupati Bonebol Hamim Pou, menurutnya jika pengaturan kawasan tambang bukan merupakan wewenang daerah. Sebab, kawasan pertambangan saat ini merupakan wilayah konsesi PT.GM.

"Itu memang kawasa PT.GM, tetapi sebagian wilayah dikelola oleh cukong luar yang mempekerjakan masyarakat lokal," kata Hamim.

Dengan begitu, kata Hamim, kewenangan ini ada di pemerintah pusat untuk melakukan manajemen wilayah pertambangan. Seharusnya pemerintah pusat segera merespon apa yang terjadi di daerah.

"Kalau ada respons, pasti PAD tidak lari ke luar. Pertambangan pun bisa teratur dan jelas daerah juga akan maju," tuturnya.

Menurut Hamim, Kabupaten yang dipimpinya saat ini banyak memiliki potensi. Akan tetapi, kewenangan daerah untuk mengatur hal itu sangat terbatas.

"Kabupaten ini banyak potensinya, dari kehutanan, pertambangan hingga potensi laut. Akan tetapi kewenangan kami terbatas," ujarnya.

"Saya minta pusat untuk cepat merespons ini. Kalau PAD naik, maka daerah pasti maju," imbuhnya.

Simak Juga Video Pilihan Berikut:

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Yuriko Kamaru mengatakan, bahwa benar banyak warga lokal hanya jadi pekerja buruh tambang. Sebabnya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) warga Bonebol yang belum siap.

"Harusnya, kalau memang Bonebol mempunyai sumber daya alam, pemerintah mempersiapkan SDM," kata Yuriko.

"Agar, warga lokal tidak jadi pekerja di negerinya sendiri," ungkapnya.

Anggota DPRD Dapil Bonebol itu mengaku, bahwa saat ini dirinya telah berhasil memperjuangkan sekolah pertambangan. Dari aspirasinya itu, diharapkan bisa meningkatkan SDM masyarakat setempat.

"Alhamdulillah, SMK Suwawa saat ini sudah ketambahan jurusan pertambangan. Mudah-mudahan itu bisa menjawab apa yang sering didengungkan masyarakat Bonebol," ia menandaskan.