Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Gorontalo Menuai Kritik, Pemborosan Anggaran?

Liputan6.com, Gorontalo - Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, mengangkat enam staf khusus dan tiga anggota tim komunikasi untuk mempercepat realisasi lima program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Langkah ini disebut-sebut sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, namun menuai kritik terkait efisiensi anggaran.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Nusantara, Arlan, mempertanyakan urgensi kebijakan ini di tengah desakan penghematan anggaran yang ditekankan pemerintah pusat. Ia menilai tugas-tugas staf khusus sejatinya bisa ditangani oleh perangkat daerah yang sudah ada.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan target penghematan Rp306,69 triliun, termasuk Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah. Namun, di tengah kebijakan ini, Pemprov Gorontalo justru memperbesar struktur birokrasi.

“Kami memahami pentingnya percepatan program unggulan, tetapi dengan adanya tekanan efisiensi anggaran, penambahan jabatan ini perlu dikaji ulang agar tidak menjadi pemborosan,” ujar Arlan.

Saat ini, Gorontalo tengah menghadapi bencana banjir yang mengakibatkan ribuan warga terdampak dan ratusan rumah terendam.

Dalam kondisi darurat seperti ini, penggunaan anggaran seharusnya lebih diprioritaskan untuk mitigasi bencana dan pemulihan infrastruktur. Arlan mempertanyakan apakah pengangkatan staf khusus lebih mendesak dibandingkan pengalokasian anggaran untuk penanggulangan bencana.

“Ketika warga membutuhkan bantuan, pemerintah justru menambah beban anggaran untuk birokrasi. Seharusnya dana yang tersedia digunakan untuk penanganan bencana dan perbaikan infrastruktur,” tegasnya.

Menurutnya, tugas komunikasi pemerintah dapat dioptimalkan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), yang memang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi publik.

Penambahan tim komunikasi dinilai hanya akan meningkatkan beban anggaran tanpa dampak signifikan bagi masyarakat.

Alih-alih menambah jabatan baru, Arlan menegaskan bahwa Pemprov Gorontalo seharusnya lebih mengoptimalkan perangkat daerah yang telah ada.

Beberapa bidang yang ditangani staf khusus, seperti infrastruktur, pariwisata, UMKM, stunting, dan pemberdayaan perempuan, sudah memiliki instansi teknis yang bertanggung jawab.

“Daripada menambah jabatan baru, lebih baik memperkuat kapasitas aparatur yang sudah ada. Ini lebih efisien dan memungkinkan anggaran dialokasikan ke sektor yang lebih mendesak,” tambahnya.

Selain mempertanyakan urgensi pengangkatan staf khusus, DPD Pemuda Nusantara juga meminta transparansi terkait besaran anggaran yang dialokasikan.

Arlan menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui berapa dana yang digunakan dan bagaimana mekanisme seleksi staf khusus serta tim komunikasi ini.

“Kami berharap kebijakan ini tidak hanya menjadi ajang bagi-bagi jabatan. Jika memang diperlukan, harus ada kejelasan efektivitas dan transparansi pengelolaan anggaran,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran yang tidak tepat sasaran akan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, setiap rupiah dalam APBD harus digunakan secara efisien demi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai solusi, DPD Pemuda Nusantara mendesak Pemprov Gorontalo untuk segera mengevaluasi kebijakan ini. Jika memang keberadaan staf khusus dan tim komunikasi dianggap penting, maka anggaran mereka harus jelas manfaatnya serta tidak mengurangi alokasi untuk sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan bencana.

“Kami berharap Gubernur Gusnar Ismail dapat meninjau ulang kebijakan ini dan lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai kebijakan ini menjadi beban anggaran tanpa dampak nyata bagi warga Gorontalo,” tutup Arlan.

Simak juga video pilihan berikut:

Sementara, Gubernur Gusnar Ismail mengatakan bahwa enam staf khusus dan tiga tim komunikasi tersebut akan membantu Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengakselarasi lima program unggulan.

Diharapkan pengangkatan staf khusus dan tim komunikasi ini bisa mengakselerasi dan mengeksplorasi percepatan program unggulan.

“Pengangkatan staf khusus ini untuk mempercepat dan menjaga fokus lima program unggulan yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Gorontalo lima tahun ke depan. Tugas yang dibebankan kepada staf khusus lebih kepada teknokratiknya, mendesain dan memonitor kegiatan yang berkaitan dengan lima program unggulan,” kata Gusnar.

Gusnar menjelaskan, pengangkatan stafsus juga disesuaikan dengan program prioritas pemerintah yang sampai saat ini belum terselesaikan, seperti stunting serta perlindungan anak dan perempuan.

Enam stafsus Pemprov Gorontalo terdiri dari Boni Mohamad Mochtar Ointoe sebagai staf khusus bidang infrastruktur dan pariwisata, Ishak Ntoma stafsus bidang agro maritim, dan Lilian Rahman stafsus bidang sumber daya manusia.

Selanjutnya stafsus bidang UMKM dijabat oleh Amir Habuke, bidang stunting oleh Triyanto Bialangi, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak oleh Ramlah Habibie.

Sementara koordinator Tim Komunikasi Pemprov Gorontalo adalah Supriyanto Radjak dengan anggota Alvian Mato dan Noval Abdussamad.

“Tim Komunikasi tugasnya mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan Pemprov Gorontalo serta memberikan informasi kepada publik terkait penyelenggaraan pemerintahan. Nanti Tim Komunikasi akan saling memperkuat dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik,” pungkas Gusnar.