Kornas: Wedangan Gibran dengan Prabowo, PDIP Tak Perlu Baper

Liputan6.com, Medan Wedangan Menteri Pertahanan RI, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, Ketum sekaligus Capres Partai Gerindra dengan Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, kader PDI Perjuangan sejatinya pertemuan biasa antara wakil pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Wedangan itu diawali dengan perbincangan empat mata antara Prabowo dan Gibran. Lalu sekelompok orang yang menyebut dirinya relawan Jokowi dan Gibran se-Jawa Tengah dan Jawa Timur, datang dan menyatakan dukungan.

Mereka menyatakan lebih memilih Prabowo ketimbang Ganjar Pranowo, karena Prabowo dianggap satu-satunya Capres yang terang-terangan memberikan komitmen untuk meneruskan program Presiden Jokowi.

Dukungan itu lantas membuat Prabowo semringah. Sementara pendukung Ganjar marah, karena menganggap Gibran terlalu jauh melangkah. Sekjend DPP PDIP, Hasto Kristianto, bahkan dengan segera memanggil Gibran ke Jakarta. Seketika jagad politik Indonesia hangat pasca wedangan Prabowo dengan Gibran.

Senin (22/5/2023) pagi, Gibran yang seharusnya melaksanakan tugas sebagai Wali Kota Surakarta diperintah harus hadir di DPP PDIP. Perintah tersebut berhubungan dengan aksi pernyataan dukungan sekelompok relawan Jokowi dan Gibran kepada Capres Prabowo bersamaan dengan "wedangan" keduanya.

Terkait wedangan yang buat PDIP bereaksi itu, kelompok masyarakat yang menamakan diri Kongres Rakyat Nasional (Kornas) mengatakan, Gibran selaku Wali Kota Surakarta menunjukkan dirinya sebagai tuan rumah yang baik dengan menerima kunjungan dari siapapun di kotanya.

Selain dengan Prabowo, Gibran pernah bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Sandiaga Uno, hingga Anies Baswedan.

"Gibran Rakabuming Raka hakikatnya adalah manusia merdeka. Maka tidak fair dan tidak adil jika setiap tindakannya selalu dianggap mewakili sikap Presiden Joko Widodo, ayahnya," kata Presidium Kornas, Sutrisno Pangaribuan, dalam keterangan resmi diperoleh Liputan6.com.

Menurut Sutrisno, deklarasi dukungan relawan Jokowi dan Gibran se-Jawa Tengah dan Jawa Timur kepada Capres Prabowo adalah hal biasa. Relawan memiliki kebebasan untuk memilih sosok yang dianggap lebih baik. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan kebebasan menyatakan pendapat adalah hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi.

"Relawan Jokowi dan relawan Gibran tidak memiliki kewajiban untuk mendukung Capres Ganjar. Mereka berhak menentukan sikap terkait Capres yang dianggap mampu menjawab kepentingan dan kebutuhan mereka," sebutnya.

"Pendukung Capres Ganjar dan PDIP hendaknya tidak menyampaikan pernyataan- pernyataan yang mendiskreditkan, melemahkan relawan Jokowi dan Relawan Gibran yang telah mendukung Prabowo," sambungnya.

Sutrisno menerangkan bahwa Prabowo adalah bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. Maka tindakan Prabowo yang melakukan "roadshow" ke berbagai tokoh dan tempat harus diapresiasi. Prabowo berhasil keluar dari "bungkus eksklusivitas". Sementara di sisi lain, sejak diumumkan sebagai Capres pada Jumat, 21 April 2023, Ganjar Pranowo justru semakin eksklusif.

"Gibran telah menunjukkan kemampuannya menjadi tokoh sentral dalam dinamika politik menuju Pemilu 2024. Pusat negosiasi politik perlahan digeser dari Jakarta ke Surakarta. Maka tindakan Gibran harus didukung sehingga politik tidak selalu menegangkan," ucap Sutrisno yang juga merupakan pengamat politik ini.

"PDIP dalam hal ini juga tidak perlu baper terhadap setiap tindakan dari Mas Gibran," lanjutnya.

Menurut Sutrisno Pangaribuan, Relawan Ganjar dan PDIP harus lebih santai menanggapi isu-isu politik yang tengah terjadi, tindakan merangkul harus lebih banyak daripada memukul. Bergerak terus secara proaktif bukan reaktif.

"Segala bentuk arogansi, eksklusivitas, kesombongan harus dihentikan. Capres Ganjar hanya akan menang jika dan hanya jika seluruh pendukungnya menunjukkan sikap yang baik. Semoga pertemuan Gibran dengan DPP PDIP menghadirkan dan menghasilkan kesepakatan baru. Memastikan bahwa Pemilu 2024 akan berlangsung damai. Sebagai pesta demokrasi, Pemilu 2024 harus menghadirkan sukacita dan kegembiraan," Sutrisno menandaskan.