Pangdam XIII/Merdeka: TNI Siap Jaga Kondusivitas Pemilu 2024

Liputan6.com,Manado - Sulut menjadi salah satu daerah dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi di Indonesia. Mengantisipasi hal tersebut, Kodam XIII/Merdeka yang wilayahnya meliputi 3 provinsi yakni Sulut, Gorontalo, dan Sulteng, melakukan berbagai langkah antisipatif.

“Kita mendorong Kepolisian, serta berbagai pihak untuk menggelar deklarasi damai,” ungkap Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Legowo WR Jatmiko usai acara ngopi bareng para wartawan di Makodam XIII/Merdeka Manado, Rabu (27/9/2023).

Legowo WR Jatmiko mengatakan, dia juga memberikan Wawasan Bebangsaan kepada berbagai pihak dan unsur masyarakat agar bisa lebih memahami dan mengimplementasikan empat pilar kebangsaan yakni UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

“Walau beda partai, beda suku, beda agama, tahun politik beda partai tapi kita tetap Indonesia. Situasinya harus kita jaga agar tetap kondusif,” ujar mantan Gubernur Akmil ini.

Berdasarkan data Bawaslu, Sulut berada di peringkat dua secara nasional untuk IKP dengan nilai mencapai 87,49 persen. Sulut berasa tu tingkat di bawah DKI Jakarta yang ada di posisi pertama.

“Itu indeks nasional ya. Saya selama di sini adem-adem saja. Tapi itu menjadi warning bagi kita, untuk kita sikapi, supaya Sulut lebih damai,” ujar Legowo WR Jatmiko didampingi Kasdam XIII/Merdeka Brigjen TNI M Luthfie Beta, Irdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Denny Masengi, dan Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Wakhyono.

Dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan saat Pemilu nanti. Para personel disiapkan membantu pemerintah daerah menjaga kondusivitas.

“Sejauh ini aman-aman saja. Saya ke Gorontalo, Palu, semua aman saja. Tapi kita tetap siap mengantisipasi segala hal yang terjadi,” ujar mantan Dandim 1309/Manado ini.

Dalam kesempatan itu, Legowo WR Jatmiko juga menyampaikan terkait netralitas TNI di Pemilu 2024 mendatang. Seluruh anggota TNI diingatkan untuk tidak berpihak ke kekuatan politik atau figur tertentu.

“Jika ada yang tidak netral akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila tidak melaksanakan instruksi, dan melakukan politik praktis nanti akan ditindak sesuai hukum di TNI,” ujarnya.

Dia mengingatkan ada 5 poin utama menyangkut netralitas TNI di Pemilu 2024. Yang pertama adalah tidak memihak dan tidak mendukung salah satu parpol. Selanjutnya tidak memberikan fasilitas milik TNI AD kepada salah satu paslon atau partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye.

“Poin ketiga adalah dilarang memberi arahan kepada para pemilik hak pilih dalam menentukan pilihan. Poin berikutnya adalah tidak memberikan tanggapan atau komentar terhadap hasil quick count yang dikeluarkan oleh lembaga survey,” papar dia.

Dia menegaskan, pada poin kelima adalah menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak, dan memberi dukungan partai politik serta paslon yang diusung.

“Jadi sikap TNI sudah jelas, tetap netral menghadapi Pemilu mendatang,” ujarnya.

Diketahui, acara ‘Ngopi Bareng Pangdam dengan Insan Pers’, digelar di gedung serba guna Kodam XIII/Merdeka, Manado ini mengambil tema “Suara Media Adalah Cahaya Bangsa untuk Indonesia Maju”. Kegiatan ini dihadiri puluhan wartawan dari berbagai media di Sulut, serta jajaran Kodam XIII/Merdeka Manado.