Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kini memfasilitasi ketua RT dan ketua RW di wilayahnya berupa kepesertaan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Bupati Bogor Iwan Setiawan di Bogor, Minggu, menjelaskan bahwa komitmen pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan untuk para ketua RT dan ketua RW itu dibuktikan melalui dukungan anggaran yang telah disahkan dalam APBD Perubahan 2023 pada Sabtu (30/9) malam.
Ia menjelaskan anggaran sekitar Rp1 miliar telah disiapkan untuk menjalankan program tersebut selama tiga bulan ke depan terhitung sejak Oktober.
Advertisement
“Saya sudah janji kepada para RT RW, dan Alhamdulillah untuk tiga bulan ke depan kita bisa mengalokasikan BPJS ketenagakerjaan untuk RT RW se-Kabupaten Bogor," kata Iwan, dikutip Antara.
Baca Juga
Menurut dia, jaminan sosial ketenagakerjaan di daerahnya hingga kini masih identik bagi pekerja formal, sementara pekerja informal, seperti ketua RT dan ketua RW belum banyak tersentuh.
Iwan mengatakan, pemberian jaminan tersebut merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Bogor kepada ketua RT dan ketua RW yang menjadi ujung tombak pemerintah di lingkup terkecil.
“Tujuan utama pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan pada ketua RT RW. Harapannya, ada kenyamanan dan jaminan bagi ketua RT dan RW yang melaksanakan tugas. Sehingga ketika ada yang meninggal dunia, nantinya akan mendapatkan jaminan santunan dari BPJS ketenagakerjaan,” terang Iwan.
Ia berharap, pemberian jaminan ketenagakerjaan ini juga bisa memacu kinerja RT RW se-Kabupaten Bogor yang jumlahnya sekitar 19.235 orang.
Untuk menyukseskan program ini, Iwan juga meminta kerja sama dari para camat hingga kepala desa untuk membantu mempersiapkan segala hal agar program prioritas ini dapat terlaksana dengan baik.
“Mudah-mudahan bisa memacu semangat kerja para Ketua RT RW. Jadi selain BPJS Kesehatan, kita juga bisa mengakomodir BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh RT RW. Kita akan segera ditindaklanjuti teknisnya dan jumlah pasti penerimanya,” tuturnya.