Rapat Paripurna DPRD Gorontalo Sepi, Mengapa 31 Anggota Kompak Tak Hadir?

Liputan6.com, Gorontalo - Rapat Paripurna ke-15 DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka Pidato Sambutan Gubernur Gorontalo masa jabatan 2025-2030 tetap berlangsung meski dengan kehadiran terbatas. Dari 45 anggota DPRD, hanya 14 orang yang hadir, menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan publik.

Minimnya kehadiran anggota DPRD ini memicu dugaan adanya ketidakharmonisan antara legislatif dan eksekutif. Isu yang beredar menyebutkan bahwa ketidakhadiran mayoritas anggota dewan berkaitan dengan anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD yang tidak terakomodasi dalam penganggaran daerah.

Menanggapi kondisi tersebut, Juru Bicara Gubernur Gorontalo, Alvian Mato, menegaskan bahwa rapat paripurna tetap sah secara prosedural karena bersifat pengumuman dan tidak mensyaratkan kuorum.

“Kami menghormati dinamika yang terjadi di DPRD. Kehadiran dalam rapat adalah tanggung jawab legislatif, sementara pemerintah tetap fokus menjalankan agenda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Rapat ini merupakan bagian dari mekanisme pemerintahan yang terus berjalan,” ujar Alvian kepada Liputan6.com, Selasa (11/03/2025).

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak, termasuk DPRD dan masyarakat, untuk terus menjaga komunikasi yang konstruktif demi pembangunan Gorontalo yang lebih baik.

“Kami memahami aspirasi masyarakat terhadap para wakilnya di DPRD. Pemerintah daerah tetap membuka ruang dialog dan sinergi agar program yang dijalankan benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” tambahnya.

Alvian juga menegaskan bahwa Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie berkomitmen menjalin hubungan harmonis dengan DPRD agar kebijakan yang diambil selaras dengan kepentingan publik.

“Kami percaya bahwa semua pemangku kepentingan memiliki tujuan yang sama, yakni membangun Gorontalo yang lebih maju. Oleh karena itu, mari jadikan perbedaan sebagai bagian dari demokrasi yang sehat dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan stabilitas jalannya pemerintahan dan tetap menjalankan program prioritas sesuai visi-misi yang telah diamanatkan rakyat.