Menteri HAM Edukasi Mahasiswa di Sukabumi, Perkuat HAM di Tengah Masyarakat Multikultural

Liputan6.com, Sukabumi Nusa Putra University (NPU) menggelar kuliah umum bertajuk "Diversity, Equality, dan Human Right: Memperkuat HAM dalam Masyarakat Multikultural" dengan menghadirkan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, sebagai pembicara utama. 

Acara ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai HAM kepada mahasiswa, serta meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya kompetensi dan pengetahuan HAM. 

Di hadapan ribuan mahasiswa, Menteri HAM Natalius Pigai menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berlandaskan nilai-nilai HAM. 

"Jika ketiga aspek itu ditunjang, mereka masuk dalam pemerintahan maka pemerintah akan dianggap sebagai salah satu nilai-nilai pembangunan berbasis HAM atau arus keamanan dalam tata kelola pemerintahan dan politik," ujar Natalius Pigai di Universitas Nusa Putra, Rabu (19/3/2025).

Dia menuturkan, bahwa persiapan ini penting untuk menghadapi transformasi nilai dan kebijakan di masa depan, serta untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dunia tahun 2045. Dalam perjalanannya hingga 10 kedepan, Indonesia tengah bertransformasi.

"Kan sekarang ini transformasi nilai, transformasi dalam kebijakan untuk lima tahun 10 tahun ke depan, kemudian 2035-2040 kita harus muncul di panggung dunia. 2045 itu kita harus jadi leading, pemimpin dunia kalau kita memiliki pemimpin-pemimpin muda yang karakter HAM demokrasi," jelasnya.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama Nusa Putra University, Muhamad Muslih, menjelaskan bahwa kehadiran Menteri HAM di UNP berawal dari kunjungan mereka ke Kementerian HAM, di mana mereka menyampaikan keunikan UNP yang memiliki mahasiswa dari seluruh Indonesia dan 82 negara asing. 

"Itu yang mungkin menjadi menarik buat Pak Mentri, tentunya di sini adalah suatu hal yang positif bagi UNP Sukabumi sekaligus tantangan bagi kami," ungkapnya.

Lebih lanjut, Muslih menjelaskan bahwa UNP dan Kementerian HAM telah menjalin kerja sama melalui penandatanganan MoU untuk memperkuat lingkungan kampus yang multikultural. 

"Kami memiliki mahasiswa dari 24 provinsi dan mahasiswa asing dari 82 negara dan mungkin di tahun depan sudah bertambah lagi dengan target dari 100 negara untuk tahun ini. Makanya kami melakukan MoU dengan Kementrian HAM ini untuk memperkuat lingkungan kita agar tidak terjadi konflik yang tidak kita harapkan," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Natalius Pigai juga resmikan Pusat Studi Hukum dan HAM di Universitas Nusa Putra (UNP). Direktur University Office CSA UNP, Teddy Lesmana, menjelaskan bahwa pusat studi ini akan menjadi lembaga edukasi bagi mahasiswa dan masyarakat yang ingin mempelajari hukum dan HAM di Indonesia. 

"Pak Mentri juga berharap bahwa pusat study ini kedepan menjadi tempat pelatihan yang tepat buat para calon pengacara bidang hak asasi manusia termasuk juga buat para penegak hukum. Kegiatannya lebih ke edukasi riset terutama namanya juga kan pusat studi," jelasnya.

Teddy Lesmana juga menambahkan bahwa pemilihan UNP sebagai lokasi pusat studi ini sangat tepat, mengingat keberagaman mahasiswa di kampus tersebut. 

"Dan menurut saya Pak Mentri sudah sangat tepat memilih kampus untuk mendirikan pusat studi seperti ini," ujarnya.

Mengenai alasan pemilihan tema HAM, Teddy Lesmana menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan antara HAM, hak konstitusional, dan hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam prakteknya ketidakpahaman masyarakat untuk membedakan hal tersebut itu menjadi perselisihan paham.

“Itu alasan pertama kenapa kita ingin menyebarkan pentingnya pemahaman terkait HAM ini supaya dimengerti oleh masyarakat luas, oleh karena itu kegiatan ini terbuk untuk umum juga," pungkasnya.

Kuliah umum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang HAM kepada mahasiswa dan masyarakat luas, serta memperkuat komitmen UNP dalam menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia.