Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk pembangunan infrastruktur. Sayangnya, hal tersebut sulit terpenuhi karena anggaran pemerintah terbatas.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, dengan keterbatasan keuangan negara maka peran swasta diperlukan untuk pembangunan infrastruktur. Peran swasta tersebut, salah satunya melalui pasar modal.
"Di tengah keterbatasan keuangan negara saat ini dalam pembangunan infrastruktur, maka peran aktif investor swasta dalam pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting untuk membiayai infrastruktur tersebut. Pasar modal menjadi sumber," kata dia dalam acara Seminar dan Pameran Buku Pikiran Ekonomi Politik Dr Sjahrir Relevansinya Sekarang dan Masa Datang di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Namun, dia menerangkan saat ini sistem keuangan Indonesia masih bergantung pada bank. Padahal, bank sulit diandalkan untuk pembiayaan jangka panjang.
Baca Juga
"Keperluan pembangunan memerlukan dana jangka panjang sehingga bergantung pada bank sebagai satu-satunya menjadi kurang feasible," ujar dia.
‎Di sisi lain, investor pasar modal Indonesia masih mayoritas asing. Jadi, dia bilang kestabilan pasar modal Indonesia tergantung dari pergerakan investor asing.
"Jadi tantangan bagaimana memiliki basis investor lokal yang banyak agar kemudian volatiliy pasar modal tidak semata-mata bergantung investor asing," ujar dia.
Muliaman mengatakan, OJK berupaya membangun pasar modal Indonesia berbasis investor lokal. Hal tersebut diperlukan supaya pasar modal stabil dan tersedia sumber pembiayaan untuk infrastruktur.
"Oleh karena itu, upaya untuk membangun investor lokal menjadi satu keharusan untuk membangun pasar modal Indonesia. Tugas kami sosialisasi agar terbangun investor lokal," tutur dia. (Amd/Ahm)
Advertisement