BNI Sebut Butuh Koordinasi Antar Instansi Bangun Kawasan Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) Royke Tumilaar membeberkan sejumlah kendala yang dihadapi perbankan dalam pembiayaan atau penyaluran kredit ke kawasan ekonomi baru. Salah satunya yakni terkait studi kelayakan atau feasibility project.

Royce menuturkan, hal ini penting untuk menunjang ekosistem dari kawasan tersebut. Ia mengungkapkan, perbankan pernah membiayai dua proyek kawasan industri. Namun, setelah jadi, keduanya tidak berfungsi secara optimal karena tidak ada fasilitas lain sebagai penunjangnya.

"Kami pernah membiayai pelabuhan, membiayai kawasan industri. Tapi setelah itu jadi, dua-duanya tidak bisa berfungsi karena ternyata tidak ada fasilitas pendukung. Di mana antar instansinya belum connect," kata dia dalam Investor Daily Summit 2021, Selasa (13/7/2021).

Dia menuturkan, konektivitas antar instansi sangat perlu. Mengingat pembangunan infrastruktur diharapkan jadi stimulus atau pemicu pertumbuhan ekonomi.

"Biasanya proyek ini jangkanya panjang dan sering terjadi perubahan dalam pembangunan proyek. Yang kami inginkan dari perbankan adalah koordinasi yang baik antar instansi supaya proyek ini feasible," ujar dia.

Ia menuturkan, koordinasi tersebut untuk memastikan kalau ada infrastruktur pendukung dalam pembangunan.

"Jangan nanti kita bangun pelabuhan tidak ada angkutannya, tidak ada keretanya, tidak ada faktor inftastruktur lainnya yang tunjang kawasan ekonomi baru jadi feasible," ia mengatakan.

Selain itu, perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan tersendiri. Hal itu juga berimbas pada penundaan beberapa proyek infrastruktur, sehingga meningkatkan Non Performing Loan (NPL).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Pemerintah mencanangkan penciptaan kawasan ekonomi baru yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Rencana ada 10 kawasan industri baru, ada 9 kawasan ekonomi prioritas nasional, dan 19 smelter. Hal ini diharapkan dapat turut mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, utamanya yang disebabkan pandemi covid-19.

Sehubungan dengan itu, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), Royke Tumilaar menyebutkan, pasar modal memiliki andil sebesar 1 persen dalam sejumlah proyek strategis nasional. Sementara perbankan masih mendominasi hingga 60 persen.

"Perbankan ini memang masih cukup tinggi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Perbankan dalam pembangunan atau pendanaan sebagai sumber dana itu masih dominan kurang lebih 60 persen," kata dia dalam Investor Daily Summit 2021, Selasa, 13 Juli 2021.

Royke memaparkan, sesuai data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan telah menggelontorkan sekitar Rp 5.481 triliun pada 2020. Sedangkan di posisi kedua berasal dari utang luar negeri Rp 2.957 triliun setara 32 persen, lembaga non-bank Rp 600 triliun atau 7 persen. Sisanya sekitar 1 persen dari pasar modal atau sebesar Rp 126,2 triliun.