Menkeu AS Janet Yellen Sebut Sejumlah Bank Bakal Perketat Pinjaman

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen mengatakan bank cenderung menjadi lebih berhati-hati dan dapat memperketat pinjaman setelah kegagalan bank baru-baru ini, mungkin meniadakan kebutuhan untuk kenaikan suku bunga the Fed lebih lanjut.

Menurut ia, tindakan kebijakan untuk membendung ancaman sistemik yang disebabkan oleh kegagalan Silicon Valley Bank dan Signature Bank bulan lalu telah menyebabkan arus keluar simpanan menjadi stabil, dan segalanya menjadi tenang.

"Bank cenderung menjadi lebih berhati-hati dalam lingkungan ini. Kami telah melihat beberapa pengetatan standar pinjaman dalam sistem perbankan sebelum episode itu, dan mungkin akan ada lagi yang akan datang," kata Yellen, dikutip dari CNBC, Minggu, 16 April 2023.

Dia mengatakan, itu akan mengarah pada pembatasan kredit dalam ekonomi yang bisa menjadi pengganti kenaikan suku bunga lebih lanjut yang ukup dramatis atau cukup signifikan” di bidang ini untuk mengubah pandangan ekonominya.

"Jadi, saya pikir prospeknya tetap satu untuk pertumbuhan moderat dan (a) pasar tenaga kerja yang kuat dengan inflasi yang turun,” katanya.

Yellen jauh dari satu-satunya pejabat keuangan yang mengharapkan pengurangan kredit bank sebagai akibat dari pergolakan sektor keuangan pada bulan lalu.

 "Jadi, ada risiko ketika kita menggunakan sanksi keuangan yang dikaitkan dengan peran dolar, yang lama kelamaan bisa merusak hegemoni dolar, seperti yang Anda katakan. Tapi ini adalah alat yang sangat penting yang kami coba gunakan dengan bijaksana,” kata Yellen, seraya menambahkan bahwa sanksi paling efektif bila digunakan dengan dukungan sekutu.

Sanksi tersebut menciptakan keinginan di pihak China, Rusia, dan Iran untuk menemukan alternatif selain dolar, tetapi ini “tidak mudah” untuk dicapai karena sifat uniknya yang didukung oleh aset paling aman dan paling likuid di dunia perbendaharaan AS.

"Dolar digunakan secara luas. Kami memiliki pasar modal yang sangat dalam dan supremasi hukum yang penting dalam mata uang yang akan digunakan secara global untuk transaksi. Dan kami belum melihat negara lain yang memiliki infrastruktur dasar infrastruktur kelembagaan yang memungkinkan mata uangnya melayani dunia seperti ini," imbuhnya.