Iwan Fals Bicara soal Demo Tolak UU Cipta Kerja

Iwan Fals meminta pemerintah tidak menutupi siapa dalang aksi demonstrasi.

oleh Aditia Saputra diperbarui 13 Okt 2020, 17:53 WIB
Diterbitkan 13 Okt 2020, 16:00 WIB
[Bintang] Iwan Fals
Hut SCTV ke-28 (Adrian Putra/bintang.com)

Liputan6.com, Jakarta Musisi legendaris Iwan Fals angkat bicara soal isu adanya dalang dalam aksi demonstrasi yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja. 

Agar tidak terjadi fitnah, Iwan Fals pun meminta pemerintah untuk membongkar siapa dalang dalam aksi tersebut.

Iwan Fals menyampaikan dalam cuitan dalam akun Twitter pribadinya. Berikut informasi selengkapnya:

 


Cuitan 

[Fimela] Iwan Fals
Iwan Fals (Bambang E Ros/Fimela.com)

Melalui cuitannya pada akun Twitter pribadi, Iwan Fals turut angkat bicara mengenai isu adanya dalang di balik aksi demonstrasi yang belum lama ini terjadi.  

Melalui unggahannya, Iwan Fals mendesak Pemerintah segera membongkar dan mengumumkan siapa dalang di balik aksi demo tolak UU Cipta Kerja. 

 


Spekulasi

Iwan Fals
Iwan Fals. (ist)

Menurutnya, apabila Pemerintah tak segera mengumumkan bisa jadi ada pihak-pihak yang berspekulasi dan mengira bahwa Presiden Joko Widodo sendiri yang menjadi dalangnya. 

"Itu Aktor atau Dalang kerusuhan demo yg kemaren atau apalah namanya, harus segera disebut namanya oleh Pemerintah atau Hakim, klo nggak jangan2 orang bisa menduga Presiden sendirilah dalangnya," tulisnya.

 


Tudingan

Sebelumnya tudingan ada dalang yang mensponsori demo tolak UU Cipta Kerja berasal dari pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ketua Umum Partai Golkar itu bahkan mengklaim pemerintah sudah mengetahui siapa aktor intelektual di balik demo tersebut. 

Namun, hingga kini Airlangga maupun pemerintah tak menyebut siapa dalang yang dimaksud.

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati pun mengkritik keras pernyataan Airlangga Hartarto. Asfinawati menyebut, pernyataan Airlangga menghina penolak UU Cipta Kerja.

"Itu menghina akademisi, pemuka agama yang menolak Omnibus Law. Ini juga upaya mengecilkan makna penolakan terhadap Omnibus Law," ujarnya 

Sumber: Merdeka.com

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya