Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Cek UMK 2020 di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020. Ada sejumlah pertimbangan untuk menetapkan UMK 2020.

oleh Dian Kurniawan diperbarui 21 Nov 2019, 06:00 WIB

Diterbitkan 21 Nov 2019, 06:00 WIB

Gubernur Khofifah Luncurkan Program MJC, EJSC, dan Big Data

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan program Millenial Job Center/MJC, East Java Super Coridor/EJSC, dan Big Data di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (27/05/2019) sore. (Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Surabaya - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020. Ada sejumlah pertimbangan untuk menetapkan UMK 2020.

Penetapan UMK 2020 itu berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang upah minimum. Selain itu, kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang juga menjadi variabel menentukan besaran kenaikan UMK yang mencapai 8,51 persen.

"Alhamdulilah hari ini kita bisa menetapkan besaran UMK 2020. Memang ada beberapa daerah yang harus melakukan revisi, karena kenaikannya di atas peraturan menteri," kata Khofifah, Rabu, 20 November 2019.

Besaran UMK 2020 tertinggi adalah Surabaya yang mencapai Rp 4.200.479,19. Sementara terendah adalah Kabupaten Magetan yang hanya Rp 1.913.321,73. Khofifah ingin kenaikan tersebut disikapi secara bijak oleh semua elemen yang terkait baik pengusaha, pekerja dan pemerintah daerah.

"Semoga kenaikan ini berdampak positif pada kesejahteraan pekerja di Jawa Timur," ujar Ketua PP Muslimat NU tersebut.

Menyinggung tentang kemungkinan banyak PHK, karena perusahaan ingin mengurangi biaya produksi dengan rasionalisasi, Khofifah menyebutkan, program padat karya akan menjadi solusinya. Namun, demikian konsep tersebut akan dimatangkan di internal Pemprov Jatim.