KRI Alugoro Jadi Bukti RI Mampu Bangun Kapal Selam

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi PT PAL Indonesia (Persero) di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin, 27 Januari 2020. Pada kesempatan tersebut, Jokowi meninjau langsung kapal selam KRI Alugoro-405.

Setibanya di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB, Jokowi terlebih dahulu meninjau panel dan mendapatkan penjelasan terkait kapal selam Alugoro. Jokowi kemudian menuju kapal selam yang tengah bersandar di tepi dermaga.

Kapal selam Alugoro merupakan kapal selam ketiga dari batch pertama kerja sama pembangunan kapal selam antara PT PAL Indonesia (Persero) dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME).

Jokowi pun mengapresiasi kerja sama pembuatan kapal selam Alugoro tersebut dan berharap suatu saat Indonesia akan mampu membuatnya secara mandiri.

"Saya kira sebuah kerja sama yang bagus, ada transfer teknologi di dalam pembangunan kapal selam Alugoro kita. Kita harapkan pada suatu titik kita bisa mandiri mengerjakan semuanya oleh anak-anak bangsa sendiri," kata Jokowi.

Keberhasilan pembangunan kapal selam Alugoro menjadikan Indonesia satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam. Peluncuran dan pemberian nama kapal dilakukan pada 11 April 2019 di dermaga kapal selam PT PAL Indonesia (Persero).

Kapal selam Alugoro memiliki spesifikasi panjang 61,3 meter, kecepatan maksimal saat menyelam 21 knot, dan kecepatan maksimal di permukaan 12 knot. Kapal selam Alugoro telah menjalani berbagai proses pengujian seperti Harbour Acceptance Test (HAT) dan Sea Acceptance Test (SAT).

Turut mendampingi Jokowi saat meninjau kapal selam Aluguro antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Selain itu turut pula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Staf Khusus Presiden M. Fadjroel Rachman dan Putri Tanjung, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kembali kebijakan pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) yang dijalankan harus turut memperkuat industri pertahanan nasional.

Bersamaan dengan itu, ekosistem industri pertahanan lokal yang sehat juga harus dibangun untuk mencapai kemandirian dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada barang-barang impor, utamanya pada komponen pendukung industri tersebut.

Jokowi menyampaikan, hal itu saat memimpin rapat terbatas mengenai kebijakan pengembangan alutsista di PT PAL Indonesia, Surabaya, pada Senin (27/1/2020), selepas meninjau kapal selam Alugoro yang merupakan hasil kerja sama antara PT PAL Indonesia (Persero) dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME).

"Saya ingin mempertegas lagi bahwa kita harus fokus terhadap pembenahan ekosistem industri pertahanan baik yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan bagi BUMN klaster industri pertahanan maupun ketersambungan dengan industri komponen baik itu komponen pendukung maupun bahan baku. Termasuk di dalamnya adalah reformasi _supply chain_ dan pengembangan industri lokal untuk mengurangi ketergantungan kita kepada barang-barang impor," ujar dia, seperti mengutip dari keterangan tertulis, Senin, 27 Januari 2020.

Industri pertahanan tersebut, menurut dia, juga harus dikelola dan dijalankan sesuai dengan tata kelola yang baik sehingga mampu meningkatkan efisiensi operasinya.

Jokowi mengingat saat pertama kali mengunjungi PT PAL Indonesia pada 2015  yang memberikan kesan kepadanya BUMN yang bergerak di bidang industri galangan kapal tersebut tidak dikelola dengan baik. Namun, setelah dilakukan pembenahan dan mendapat penambahan modal hingga Rp 1,5 triliun kini manajemen BUMN tersebut tampak jauh lebih baik.

"Saya sangat senang saya masuk ke sini lagi, berarti empat tahun setelah itu, kelihatan sekali ada sebuah perubahan manajemen. Saya ini orang pabrik, jadi melihat dan masuk ke sebuah ruangan itu kelihatan ada manajemennya apa tidak, tata kelola benar atau tidak, kelihatan sekali," tutur dia.

Tak kalah pentingnya, industri pertahanan nasional dimintanya untuk mengubah pola pikir dari semula hanya berfokus pada produk menjadi berfokus pada pasar terlebih dahulu.

Dengan cara itu, industri pertahanan kita tidak hanya memproduksi untuk kepentingan militer semata, tapi juga untuk kepentingan nonmiliter lainnya sehingga mampu meraih pangsa pasar yang lebih besar dan meningkatkan nilai ekspor produk-produk dari BUMN klaster industri pertahanan.