Pemprov Jatim Beri Dana Rp 100 Juta untuk 151 Desa Mandiri

Liputan6.com, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Program Desa Berdaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan anggaran Rp100 juta sebagai bentuk penghargaan kepada 151 desa mandiri.

"Bantuan ini difokuskan untuk pemulihan ekonomi masyarakat desa di tengah pandemi COVID-19," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jatim Mohammad Yasin, ketika dihubungi dari Surabaya, Rabu, 23 Juni 2021

Sebanyak 151 desa tersebut merupakan desa terpilih dari 332 desa kategori mandiri berdasarkan keputusan Dirjen PPMD Kemendesa Nomor 303 Tahun 2020.

Penghargaan, kata dia, adalah stimulan untuk dapat menampilkan kinerja kemandirian desa, khususnya dalam rangka menggerakkan kembali perekonomian di masa pandemi, dilansir dari Antara.

"Tetap fokus penanganan COVID-19, tapi juga tetap bekerja menggerakkan perekonomian warga," ucap dia.

Ia menjelaskan, Program Desa Berdaya terfokus pada empat kegiatan. Pertama, menumbuhkan inovasi yang mampu menggerakkan perekonomian desa berbasis potensi dan sumber daya secara kreatif dan berkelanjutan.

Kedua, memunculkan ikon desa yang khas melalui economic branding berbasis inovasi.

Berikutnya, mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk mendorong pertumbuhan ikon desa yang berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa, dan terakhir, menciptakan praktik keteladanan sehingga menjadi sumber inspirasi.

Saksikan Video Menarik Berikut Ini

Pandemi COVID-19 mengguncang perekonomian di Indonesia termasuk di Jatim. Berdasarkan data dari DPMD Jatim, pada triwulan II Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Jatim terkontraksi -5,9 persen, triwulan III menjadi -3,75 persen, dan triwulan IV menjadi -2,64 persen.

Sementara pada triwulan I Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Jatim menunjukkan tanda-tanda membaik menjadi -0,44 persen, atau lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar -0,74 persen.

Selama pandemi, kata Yasin, banyak kegiatan sektor ekonomi yang terhenti dan berdampak pada penurunan pendapatan sebagian besar masyarakat, bahkan kehilangan mata pencaharian.

"Karena itulah, kegiatan orientasi tersebut sebagai upaya menambah wawasan dan menumbuhkan komitmen bersama pemerintah desa, bumdesa serta pendamping program dari unsur tenaga ahli pembangunan partisipatif dan pendamping desa, serta pendamping lokal desa," katanya.

"Selain itu, juga untuk menyamakan persepsi bersama dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya Tahun 2021," tutur Yasin menambahkan.