RAPBD Surabaya 2022 Akan Diketok 10 November    

Liputan6.com, Surabaya - Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menyatakan, pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Surabaya 2022 akan dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November mendatang.

"Kami berterima kasih kepada Wali Kota Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Armuji dan jajaran Pemkot Surabaya yang telah memasukkan  RAPBD 2022 lebih awal. Sehingga kami punya waktu yang cukup untuk mencermati dan membahas hingga finalisasi," kata Adi Sutarwijono, di gedung DPRD Surabaya, Rabu (13/10/2021), seperti dikutip dari Antara.

Pada saat penyampaian pengantar RAPBD 2022, Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan yang mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, kekuatan belanja tahun depan mencapai Rp10,1 triliun, sedangkan pendapatan daerah diproyeksikan Rp 9,3 triliun.

"Melalui rapat Badan Musyawarah, kami sepakat untuk mengesahkan APBD 2022 nanti pada 10 Nopember, tepat Hari Pahlawan. Semoga berjalan lancar," kata Adi.

Menurut dia, DPRD Surabaya mendorong optimalisasi pos-pos pendapatan daerah serta mencermati beberapa pos-pos belanja yang penting, yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat luas, seperti di bidang pendidikan, anggaran harus diatas 20 persen. 

Selain itu, lanjut dia, untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan level SD dan SMP Negeri dan bantuan sekolah-sekolah swasta melalui BOPDA. Juga untuk pembelian seragam siswa-siswa tidak mampu.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

"DPRD Surabaya dan Wali Kota Eri Cahyadi juga telah sepakat untuk mengalokasikan beasiswa untuk pelajar SMA/SMK yang tidak mampu. Untuk membantu SPP dan pembelian seragam," kata Adi.

Secara garis besar, kata Adi, kebijakan di Kota Surabaya tahun depan berkisar pada dua hal yakni penuntasan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

Untuk itu, lanjut dia, DPRD akan mencermati betul anggaran kesehatan termasuk tercukupinya insentif para tenaga kesehatan. 

"Juga agenda-agenda pemulihan ekonomi terutama sektor UMKM, penanganan angkatan kerja yang terus bertambah, dan pembangunan infrastuktur serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat," kata Adi.