Ada Lansia Sebatang Kara Telantar, Bupati Ipuk Minta Maaf

Liputan6.com, Banyuwangi - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meminta maaf karena masih terdapat warga lanjut usia (lansia) sebatang kara bernama Mbah Waras (72) yang hidup telantar di Kecamatan Tegaldlimo.

"Saya sangat mohon maaf. Kejadian ini menjadi evaluasi, muhasabah, untuk perbaikan," kata Ipuk ditulis Senin (6/6/2022).

Ipuk sangat menyesalkan apa yang dialami Mbah Waras. Dia hidup sebatang kara karena istri dan dua anaknya meninggal dunia. Mbah Waras juga menderita stroke yang membuatnya hanya terbaring.

Ipuk menyatakan, kini dibantu pihak kecamatan Mbah Waras sudah dibawa ke panti untuk mendapat perawatan yang lebih baik mengingat hidupnya yang sebatang kara sehingga tidak memungkinkan ditinggal di rumah sendirian.

Ipuk menggelar rapat bersama camat, kepala Puskesmas, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Ipuk mengajak semuanya instrospeksi.

"Kita lihat foto ini. Andai ini terjadi di keluarga bapak ibu, apa yang bapak ibu rasakan. Andaikan ini terjadi pada orang tuakita, apa rasanya. Tinggal di suatu daerah, bapaknya ditelantarkan, kita punya orangtua ditelantarkan oleh pemerintah, bagaimana rasanya,” kata Ipuk.

“Walaupun tadi saya dapat laporan, sudah dapat bantuan sosial sudah dapat, teman-teman puskesmas katanya rajin turun periksa kesehatan bapak ini, tapi kok kondisinya masih seperti ini. Berarti bantuan, pemeriksaan, hanya sekedarnya saja. Hanya sekedar menjalankan tugas memberikan bantuan, setelah itu selesai,” imbuh Ipuk.

Ipuk mengajak seluruh jajaran untuk peka dan responsif. “Berbagai alasan yang saya dapat dari dinas, dari camat. Bahwa Dinas Sosial menyampaikan ini sudah dapat bantuannya, sudah dapat bantuannya. Oke bantuan sudah dapat, BPNT, bantuan pangan, PKH, bantuan uang, tapi bapak ini stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa bangun. Mau belanja punya uang, siapa yang belanjain. Dapat bahan pangan, mau masak, siapa yang masakin,” beber Ipuk kepada jajarannya.

Penanganan warga miskin, menurut Ipuk, harus dilakukan secara simultan. Tidak sekadar kebutuhan makan yang dipenuhi, melainkan banyak hal lain yang juga perlu diperhatikan. Seperti, kelayakan tempat tinggal, kebersihan lingkungan, dan kesehatannya.

“Saya kembali tegaskan camat, kades/lurah, dan kepala puskesmas. Jika ada warga miskin, pastikan segera ditangani,” tambah bupati perempuan itu.

Ipuk juga menegaskan, penanganan kemiskinan wajib dilakukan secara sinergis oleh lintas OPD. Terutama yang bersinggungan dengan masyarakat langsung seperti kecamatan dan Puskesmas. Baik Camat maupun Kepala Puskesmas wajib berkoordinasi dengan Kepala Desa atau Lurah untuk terjun langsung memantau warga miskin.

“Penanganan kemiskinan adalah urusan wajib semua. Setelah didata, cek mana yang harus ditangani segera. Pokoknya, semua masalah kemiskinan harus tertangani dan harus ada solusinya,” tegas Ipuk.

“Kita semua harus peduli, kalau ada anak putus sekolah baik di tingkat desa, kecamatan langsung ditangani dan laporkan ke dinas terkait apabila tidak bisa mengatasi,” ujar Ipuk