Bupati Hendy Siswanto Kumpulkan Ratusan Kepala Sekolah SD hingga SMA, Ada Apa?

Liputan6.com, Jember - Bupati Jember Hendy Siswanto mengumpulkan ratusan kepala sekolah agar menghindari pungli. Hendy menyarankan, mereka berkonsultasi terlebih dahulu supaya kebijakan sekolah tidak masuk ranah pungli.

Sebanyak 477 kepala sekolah SD, 94 kepala sekolah SMP Negeri, 129 kepala sekolah SMP swasta, 18 kepala sekolah SMA Negeri, 8 kepala sekolah SMK Negeri, kumpul di di Aula PB Sudirman Kantor Pemkab Jember, Jumat (9/12/2022).

“Lebih baik konsultasi terlebih dulu, ini masuk pungli atau tidak, itu lebih aman,” ujarnya, Jumat (9/12/2022).

Ia mengakui memang dana BOS tidak mencukupi untuk operasional sekolah, sehingga sekolah menginisiasi sumbangan sukarela kepada walimurid dan itu boleh. Namun, dia meminta agar sumbangan sukarela tidak disampaikan kepada siswa, untuk menghindari gesekan antar siswa.

"Memang sumbangan ini sukarela bebas tidak ada penekanan, tapi justru yang gak mampu itu diolok antara teman dan terjadi bully. Jadi cukup disampaikan kepada wali murid,” pesannya.

Sosialisasi Saber Pungli tersebut merupakan cara untuk menyadarkan masyarakat terutama di dunia pendidikan yang hingga saat ini masih banyak terjadi pungli.

“Sosialisasi Saber Pungli yang dilakukan ini adalah cara untuk menyadarkan masyarakat kita bahwa, pungutan-pungutan terutama di sekolah-sekolah yang tidak memiliki dasar hukumnya harus segera dihentikan,” kata Kapten Inf M Hari Yuwono, Pasi Intel Kodim 0824 Jember, yang ikut kegiatan tersebut.

Hari menambahkan, dalam mencegah Pungli pihak sekolah dan masyarakat harus menyamakan persepsi agar program dan kegiatan pendidikan tidak mengandung unsur pungli.

Kepala Kejari Jember I Nyoman Sucitrawan mengatakan, pungli pemberantasannya menjadi atensi Presiden Joko Widodo, dimana Presiden sudah mengintruksikan dan mengingatkan agar ke depan hati-hati terhadap Pungli.

“Bapak Presiden sudah mengingatkan, dan berpesan, agar kedepan lebih hati-hati terhadap pungli, dimanapun tempatnya, harus diusut, dikejar, dikontrol dan di tindak jika ditemukan,” ujar Sucitrawan.

Sucitrawan menyontohkan, jika sebuah lembaga sekolah mau membangun ruang kelas, dan ingin melibatkan anak didik maupun wali murid, dengan menarik sumbangan, maka sifatnya harus sukarela dan tidak ada paksaan apalagi tekanan.