Memasuki era modernisasi saat ini perbaikan tata kelola keuangan lembaga sudah menjadi tuntutan kemajuan zaman, lembaga yang tidak berusaha memperbaiki sistem lambat laun akan tertinggal. Ketua DPR RI Ade Komarudin sudah menyadari hal tersebut, oleh sebab itu dia mengupayakan agar DPR menerapkan sistem keuangan e-budgeting. "Anggaran DPR sebaiknya kita mulai, kita pelopori dengan e-budgeting, karena kita kian hari harus semakin akuntable," usul Akom sapaan akrab Ketua DPR, di Bali baru-baru ini. Usulan tersebut dia kemukakan setelah melakukan lawatan ke luar negeri, menghadiri pertemuan dengan parlemen-parlemen antar negara. Akom mengatakan parlemen di berbagai negara sudah dikelola dengan tertib dan terbuka. Meskipun terbuka namun unsur keamanan tetap menjadi perhatian, dengan penjagaan-penjagaan yang sesuai dengan kebutuhan. E-budgeting dipahami sebagai sistem keuangan yang disimpan secara online dengan tujuan transparansi bagi publik. Sistem ini diterapkan sebagai dokumen penyusunan anggaran di sebuah lembaga. Setiap orang bisa mengakses data-data anggaran yang disusun oleh lembaga negara, sehingga diharapkan bisa mencegah upaya penggelapan dana atau kecurangan dari birokrasi. Akom memaparkan saat ini sudah banyak sektor yang sudah memulai e-budgeting dan DPR pun seharusnya sudah bisa melakukannya.

Ketua DPR Ade Komarudin menerima rombongan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kedatangan LDII untuk mengundang Ade Komarudin hadir di Musyawarah Nasional (Munas) LDII ke VIII di Balai Kartini Jakarta pada 8-10 November 2016. LDII berharap, kehadiran Ade Komarudin dapat memperkuat hubungan antara lembaga DPR dan LDII. Ade Komarudin menyambut baik undangan ini, dan berjanji akan datang dalam Munas VIII LDII. "Saya melihat perkembangan LDII sangat bagus dalam memberdayakan masyarakat, tinggal terus ditingkatkan. Insya Allah saya siap hadir menjadi pemateri pada Munas LDII mendatang," ujar Ade. Dalam audiensi ini, Ade Komarudin memberikan wawasan tentang perkembangan dan dinamika perpolitikan nasional, isu-isu politik mutakhir, dan peran serta fungsi lembaga legislatif termasuk Dewan Perwakilan Daerah.