Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kumpulan artikel RUU Minerba

Pemerintah semakin serius dalam mengatur sektor pertambangan dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menjadi Undang-Undang (UU).
Regulasi baru pemerintah tentang pertambangan minerba merupakan bentuk kehadiran negara dalam mengendalikan sektor pertambangan, mineral, dan batubara.
RUU Minerba Disahkan, Ormas dan UMKM Siap Kelola Tambang Secara Legal untuk Pertumbuhan Ekonomi
Tambang batu bara milik PT Kaltim Prima Coal dipotret dari pinggir jala di kawasan Perdau, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Di lokasi ini orang utan muncul dan kemudian viral. (foto: liputan6.com/Abdul Jalil)
Hal Disoroti pada Perubahan RUU Minerba
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. (Liputan6.com/Lizsa Egeham)
Top 3 News: Demo Tolak MBG di Papua, Istana Sebut Jangan Halangi Hak Penerima Manfaat
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkap penyebab kelangkaan elpiji 3 kg usai Diskusi Ekonomi Outlook 2025, di Jakarta, Kamis (30/1/2025). (Liputan6.com/Tira)
Bahlil Lahadalia Beberkan 12 Poin Perubahan RUU Minerba, Apa Saja?
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan RUU Minerba menjadi Undang-Undang (dok: Arief)
RUU Minerba Sah Jadi Undang-Undang Rombak 28 Pasal
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan RUU Minerba menjadi Undang-Undang (dok: Arief)
Tok! UU Minerba Baru Disahkan, Ormas hingga Universitas Bisa Cawe-Cawe di Tambang
Dasco mengatakan, Rapat Paripurna kali ini dihadiri oleh 237 orang anggota DPR. Artinya, jumlah anggota DPR yang hadir tidak sampai setengahnya dari jumlah total 575 anggota. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Tok, Revisi UU Minerba Resmi Disahkan DPR
Suasana rapat paripurna ke-15 masa sidang IV tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Rapat beragendakan mendengar laporan Baleg DPR terkait penetapan prolegnas RUU Prioritas tahun 2021. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
DPR Sahkan RUU Minerba Jadi Undang-Undang
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. (Foto: Liputan6.com/Lizsa Egeham).
Perguruan Tinggi Batal Bisa Kelola Tambang
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dalam Diskusi Ekonomi Outlook 2025, di Jakarta, Kamis (30/1/2025). Bahlil berkomentar mengenai keluarnya Amerika Serikat (AS ) dari Perjanjian Paris.
Bahlil Bakal Kasih Izin UKM Daerah Kelola Tambang
Dasco mengatakan, Rapat Paripurna kali ini dihadiri oleh 237 orang anggota DPR. Artinya, jumlah anggota DPR yang hadir tidak sampai setengahnya dari jumlah total 575 anggota. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
DPR Sahkan RUU Minerba Hari Ini, Ada Poin Berikan Prioritas untuk Izin Tambang
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2024). (Foto: Liputan6.com/Nanda Perdana Putra).
RUU Minerba ke Paripurna, Pemerintah-DPR Batalkan Rencana Kampus Kelola Tambang
Ilustrasi Gedung MPR/DPR/DPD. (Istimewa)
DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Minerba ke Paripurna Besok
Banner Infografis Muncul Wacana Perguruan Tinggi Dapat Izin Kelola Tambang. (Foto: Liputan6.com)
Infografis Muncul Wacana Perguruan Tinggi Dapat Izin Kelola Tambang serta Pendukung dan Penolaknya
Operasi tambang batu bara PT Adaro Indonesia (Foto: laman PT Adaro Energy Indonesia Tbk/ADRO)
Wacana Perguruan Tinggi Dapat Izin Usaha Tambang, Ini Syarat Pentingnya
Aktivitas pertambangan nikel. (Dok. Kementerian ESDM)
Intip Kriteria Perguruan Tinggi yang Layak Kelola Tambang
Alat berat (kanan) digunakan untuk memuat batu bara ke truk di Pelabuhan Karya Citra Nusantara (KCN) Marunda, Jakarta, 17 Januari 2022. Indonesia melonggarkan larangan ekspor batu bara. (ADEK BERRY/AFP)
Menteri Andi Agtas Siapkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Minerba
Ilustrasi Pertambangan Mineral di Indonesia. Credit: nikitos1977/depositphotos.con
Di RUU Minerba, Perguruan Tinggi Diusulkan Bisa Kelola Tambang
Aktivitas pekerja menggunakan alat berat saat menurunkan muatan batu bara di Pelabuhan KCN Marunda, Jakarta, Minggu (27/10/2019). Berdasarkan data ICE Newcastle, ekspor batu bara Indonesia menurun drastis mencapai 5,33 juta ton dibandingkan pekan sebelumnya 7,989 ton. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)
RUU Minerba Tak Kunjung Selesai, DPR Minta Pemerintah Tak Sibuk Pencitraan
Regulasi baru pemerintah tentang pertambangan minerba merupakan bentuk kehadiran negara dalam mengendalikan sektor pertambangan, mineral, dan batubara.
DPR Sahkan RUU Minerba Jadi Undang-undang
Aktivitas di tambang batu bara di Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah. (Liputan6.com/Yuliardi Hardjo Putro)
RUU Minerba, Dikecam Masyarakat Dipuja Pengusaha
Menteri ESDM Arifin Tasrif memberikan sambutan dalam pembukaan Jakarta Energy Forum 2020 di Jakarta, Senin (2/3/2020). Jakarta Energy Forum 2020 tersebut mengangkat tema ‘The Future of Energy’. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Simak 13 Poin Penting Perubahan Pasal di RUU Minerba
Aktivitas pekerja saat mengolah batu bara di Pelabuham KCN Marunda, Jakarta, Minggu (27/10/2019). Berdasarkan data ICE Newcastle, ekspor batu bara Indonesia menurun drastis 33,24 persen atau mencapai 5,33 juta ton dibandingkan pekan sebelumnya 7,989 ton. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)
Cegah Korupsi, Fraksi PKB Minta Pasal 165 dalam UU Minerba Tak Dihapus
Aktivitas di tambang batu bara di Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah. (Liputan6.com/Yuliardi Hardjo Putro)
Demokrat Tolak Bahas RUU Minerba di Tengah Pandemi Corona
Aktivitas pekerja menggunakan alat berat saat menurunkan muatan batu bara di Pelabuhan KCN Marunda, Jakarta, Minggu (27/10/2019). Berdasarkan data ICE Newcastle, ekspor batu bara Indonesia menurun drastis mencapai 5,33 juta ton dibandingkan pekan sebelumnya 7,989 ton. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)
RUU Minerba, Pengusaha Tambang Wajib Serahkan Dana Jaminan Reklamasi
(Foto:Dok.Pelindo III)
Pengamat Energi: Pengesahan RUU Minerba Bisa Perbaiki Iklim Investasi
Aktivis berbaring saat menggelar aksi #BersihkanIndonesia di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/8/2019). Aktivis menyerukan kebebasan hakiki dari kerusakan lingkungan dengan meninggalkan sumber energi fosil dari batu bara kotor beralih ke energi bersih terbarukan. (Liputa6.com/Angga Yuniar)
Anggota DPR Sebut Kritikan RUU Minerba via Whatsapp Sebagai Teror
Regulasi baru pemerintah tentang pertambangan minerba merupakan bentuk kehadiran negara dalam mengendalikan sektor pertambangan, mineral, dan batubara.
Pengamat Sebut RUU Minerba Berpotensi Lahirkan Kolonialisme Model Baru
Regulasi baru pemerintah tentang pertambangan minerba merupakan bentuk kehadiran negara dalam mengendalikan sektor pertambangan, mineral, dan batubara.
Susun RUU Minerba, Pemerintah Tak Perlu Takut dengan Investor
(Foto:Dok.Pelindo III)
Faisal Basri: Revisi UU Minerba Jadi Karpet Merah Bagi Pengusaha Batubara
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (21/12/2014). (Liputan6.com/herman Zakharia)
Faisal Basri: RUU Minerba Bikin Taipan Batu Bara Makin Kuasai Negara
Aktivitas di tambang batu bara di Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah. (Liputan6.com/Yuliardi Hardjo Putro)
Omnibus Law Bakal Tumpang Tindih dengan RUU Minerba?
Aktivitas di tambang batu bara di Lubuk Unen, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah. (Liputan6.com/Yuliardi Hardjo Putro)
Revisi UU Minerba Ditargetkan Selesai Paling Lambat 6 Bulan
Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri), Fahri Hamzah (dua kanan), dan Agus Hermanto (kanan) saat memimpin Rapat Paripurna di Jakarta, Senin (3/12). (Liputan6.com/JohanTallo)
Rapat Paripurna Terakhir, DPR Putuskan Pembahasan RUU KUHP Ditunda
Kericuhan dipicu ketidakpuasan mahasiswa atas tuntutan yang mereka ajukan, yaitu terkait penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK, RUU KUHP,UU SDA, UU Pemasyarakatan, RUU Minerba, dan beberapa RUU lainnya.
Didemo Mahasiswa, Proses RUU Minerba Masih Berjalan
Ilustrasi Foto Pertambangan (iStockphoto)
Revisi UU Minerba Harus Berpihak kepada BUMN
Loading