Tiongkok Minta Inggris Independen Soal Keputusan Pakai 5G Huawei

Tiongkok meminta Inggris untuk bersikap independen dalam memutuskan mengenai penggunaan teknologi Huawei di negaranya.

oleh Agustin Setyo Wardani diperbarui 30 Apr 2019, 10:00 WIB
Diterbitkan 30 Apr 2019, 10:00 WIB
Salah satu toko resmi Huawei di Beijing, China (AP/Mark Schiefelbein)
Salah satu toko resmi Huawei di Beijing, China (AP/Mark Schiefelbein)

Liputan6.com, Jakarta - Tiongkok meminta Inggris untuk bersikap independen dalam memutuskan mengenai penggunaan teknologi Huawei di negaranya.

Hal ini diucapkan oleh duta besar Tiongkok di Inggris, Liu Xiaoming, sebagaimana dilaporkan Telegraph.

Mengutip laman Reuters, Selasa (30/4/2019), Liu Xiaoming mengatakan, Inggris harus mengurangi tekanan dari pihak lain.

Dia menyebut, risiko (keamanan) harus diatasi dengan serius, namun Huawei "memiliki rekam jejak yang baik dalam hal keamanan."

Minggu lalu, Telegraph melaporkan, Inggris telah setuju memberi izin akses terbatas bagi Huawei untuk membangun jaringan 5G baru di Inggris. Padahal saat itu peringatan tentang kemungkinan risiko terhadap keamanan nasional telah menyeruak.

Laporan juga menyebut, sejumlah menteri sangat memperhatikan masalah ini. Namun demikian, Liu membela perusahaan Tiongkok itu.

"Negara-negara yang mempengaruhi negara lain, seperti Inggris membuat keputusan secara independen dan berdasarkan kepentingan bangsanya," tutur Liu.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Inggris di Posisi Independen

Huawei P9
Logo Huawei dan Leica terpampang jelas di acara peluncuran Huawei P9 di Battersea Evolution, London, Inggris (Liputan6.com/ Andina Librianty)

"Berbicara tentang pembangunan jaringan 5G, Inggris berada di posisi sama, yakni dengan melawan tekanan, bekerja untuk menghindari gangguan dan membuat keputusan tepat secara mandiri, berdasarkan kepentingan nasional dan sejalan dengan kebutuhan jangka panjang," katanya.

Sementara itu, pejabat tinggi negara Inggris meminta kementerian terkait untuk mendiskusikan masalah Huawei dengan National Security Council.

Sekretaris Kabinet Sir Mark Sedwill menuliskan surat kepada para menteri di dewan penasihat khusus Inggris. Total ada lima menteri yang menyuarakan keberatan terkait dengan Huawei.

Kelima menteri tersebut adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Sekretaris Pertahanan, Sekretaris Pembangunan Internasional, dan Sekretaris Perdagangan Internasional.


Sebar Isu Huawei Didanai Intelijen Tiongkok

Huawei HQ
Device Laboratory milik Huawei di Beijing, Tiongkok. Liputan6.com/Andina Librianty

Sebelumnya, Agensi Intelijen Amerika Serikat atau kerap disingkat CIA, menuding Huawei menerima pendanaan dari Tentara Pembebasan Rakyat, komisi Keamanan Nasional Tiongkok, dan jaringan intelijen negara Tiongkok.

Informasi ini dilaporkan oleh media Inggris The Times dengan mengutip seorang sumber dari Inggris.

Sebagaimana dikutip Tekno Liputan6.com dari Gizmodo, Senin (22/4/2019), CIA mengungkapkan sejumlah bukti dari klaimnya tentang Huawei.

Bukti-bukti ini dipaparkan kepada sejumlah negara antara lain adalah Australia, Kanada, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Inggris.

Media tersebut menulis, CIA memberikan memberikan kepastian yang kuat atas bukti ini. Selain CIA, FBI kabarnya juga percaya bahwa kementerian keamanan negara Tiongkok ikut memberikan pendanaan kepada Huawei.

Sekadar informasi, pemerintah Amerika Serikat memang telah lama bersikeras bahwa Huawei merupakan ancaman keamanan nasional.

Bahkan, Amerika Serikat melarang agen-agen federal untuk menggunakan teknologi besutan Huawei.

Amerika Serikat kabarnya juga mengajak negara-negara sekutunya untuk tidak membiarkan Huawei membangun infrastruktur 5G jaringan nirkabel di negara-negara mereka.

Huawei sendiri telah menjadi perhatian internasional setelah CFO mereka Meng Wanzhou ditahan di Kanada dan hendak diekstradisi ke Amrika gara-gara dituduh melanggar aturan datang Amerika ke Iran.

Huawei pun telah dituduh mencuri rahasia dagang dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat.

(Tin/Isk)

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya