Google Larang Pegawai Bicara Urusan Politik di Kantor

Liputan6.com, Jakarta - Google dikenal sebagai perusahaan yang dihuni karyawan muda dan gairah kerja yang menggebu. Karenanya, para karyawan diberi kebebasan untuk mengeluarkan pandangannya ke rekan sejawat.

Namun, sebagaimana dikutip dari The Next Web, Jumat (30/8/2019), kultur ini dapat segera berubah tersebab aturan baru. Kehadiran aturan ini disebut dapat mengubah kultur perusahaan, setidaknya dalam kebebasan berpendapat.

Alasannya, aturan ini mewajibkan karyawan untuk menjaga komunikasinya dalam kantor. Maksudnya, para karyawan diminta untuk menghindari topik-topik yang dapat menyinggung. 

Secara khusus, dalam aturan ini, Google meminta para pekerjanya untuk tidak membicarakan politik saat berada di lingkungan kantor. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan debat berkepanjangan.

"Tanggung jawab utama kita adalah melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan, bukan menghabiskan waktu dalam debat mengenai topik di luar pekerjaan," tulis Google pada para karyawannya.

Aturan baru ini juga secara khusus melarang karyawan berkomentar negatif soal figur publik. Tidak hanya itu, karyawan juga tidak diperbolehkan untuk membuat pernyataan yang menyakiti atau memalukan rekan kerja hingga rekan bisnis perusahaan.

Google beralasan aturan ini dibuat sebab bekerja di perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab besar. 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sebelumnya, CEO Google, Sundar Pichai, memperingatkan seluruh karyawannya supaya politik jangan sampai menghalangi pekerjaan. Jika sampai terjadi, akan ada konsekuensi yang harus dihadapi.

Pichai menegaskan Google tidak akan membiaskan produknya demi agenda politik apa pun. Dikutip dari Business Insider, Senin (24/9/2018), hal tersebut disampaikan Pichai melalui sebuah memo internal kepada para karyawan.

"Kepercayaan para pengguna kami adalah aset terbaik dan kami harus selalu melindunginya. Jika ada Googler (sebutan untuk karyawan Google) yang merusak kepercayaan itu, kami akan meminta pertanggungjawaban mereka," tulis Pichai.

Memo Pichai ini muncul saat perusahaan menjadi sasaran "bidikan" Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dan para pendukungnya, di tengah tuduhan bias politik.

Trump pada Agustus 2018 mengatakan, Google mengambil keuntungan dari banyak orang dan menuduh perusahaan mencurangi hasil pencarian terhadapnya.

Sebelumnya, Wall Street Journal mengungkapkan bahwa pada awal 2017, beberapa karyawan Google di internal mendiskusikan cara untuk memanipulasi hasil pencarian sebagai protes terhadap larangan perjalanan Trump.

Lebih lanjut, terlepas dari memo Pichai, tekanan terhadap Google terus bertambah. Pasalnya, Gedung Putih dilaporkan sedang mempertimbangkan investigasi antitrust terkait "bias platform online" di Google dan Facebook. Pihak Google belum berkomentar terkait rencana tersebut.

(Dam/Why)