TikTok Mengancam Keamanan Nasional AS?

Baru-baru ini TikTok dianggap berpotensi mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Untuk itu, para senator di parlemen AS meminta pejabat intelijen menyelidiki aplikasi TikTok.

oleh Agustin Setyo Wardani diperbarui 25 Okt 2019, 11:50 WIB
Diterbitkan 25 Okt 2019, 11:50 WIB
Tik Tok
Aplikasi Tik Tok terbaru usai bergabung dengan Musical.ly (sumber: istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Selama beberapa tahun terakhir, platform video kreatif TikTok begitu meningkat popularitasnya.

TikTok merupakan aplikasi video kreatif asal Tiongkok yang memungkinkan pengguna merekam video dengan tema musik dan efek-efek yang unik.

TikTok seringkali dianggap sebagai aplikasi yang menghibur. Namun, baru-baru ini TikTok dianggap berpotensi mengancam keamanan nasional Amerika Serikat.

Untuk itu, para senator di parlemen AS meminta pejabat intelijen menyelidiki aplikasi TikTok. Mereka ingin mengetahui apakah TikTok bisa menimbulkan risiko atau ancaman bagi keamanan nasional.

Mengutip laman Ubergizmo, Jumat (25/10/2019), kekhawatiran ini karena fakta bahwa TikTok dimilliki oleh ByteDance, sebuah perusahaan yang bermarkas di Tiongkok.

US Senate Minority Leader Chuck Schumer menyebutkan, "Dengan diunduh lebih dari 110 juga kali di Amerika Serikat, TikTok menjadi berisiko menjadi ancaman keamanan, oleh karenanya kita tidak bisa mengabaikannya."

Aturan Tiongkok

Tik Tok
Kemkominfo Resmi Blokir Tik Tok. Liputan6.com/ Yuslianson

Hal ini tidak lain karena di Tiongkok ada aturan hukum yang mengatur perusahaan-perusahaan menyerahkan data yang diminta oleh pemerintah Tiongkok.

Ketentuan itu menimbulkan kekhawatiran, bahwa permintaan akan data tidak hanya untuk ByteDance tetapi juga perusahaan Tiongkok lainnya.

Hal inilah yang membuat adanya kekhawatiran tentang Huawei yang memasok peralatan komunikasi ke Amerika Serikat.

Tik Tok Membantah

Dalam pernyataannya kepada Reuters, juru bicara TikTok membantahnya.

"TikTok berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang terpercaya dan bertanggung jawab di Amerika Serikat, termasuk berkerja sama dengan Kongres AS dan semua badan pengatur terkait," kata juru bicara ini.

(Tin/Isk)

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya