Tangani Konten Negatif di 2020, Kemkominfo Koordinasi dengan Lembaga Lain

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berkomitmen untuk mengoptimalisasi penanganan konten negatif di dunia maya pada 2020.

Salah satu cara yang dilakukan Kemkominfo untuk optimalisasi penanganan konten negatif adalah dengan meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan kementerian dan lembaga lain di 2020.

Mengutip keterangan resmi Kemkominfo yang diterima Liputan6.com, Kamis (9/1/2019), kerja sama tersebut di antaranya dalam bentuk Satuan Tugas maupun Penandatanganan Kerja Sama untuk konten-konten negatif yang sesuai dengan kewenangan masing-masing kementerian atau lembaga.

Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu, mengatakan, berdasarkan data Ditjen Aplikasi Informatika, sepanjang 2019 Kemkominfo menerima lebiih dari 430 ribu aduan masyarakat terkait konten negatif lewat layanan Aduan Konten.

"Muatan konten negatif ini terdiri dari beragam kategori seperti pornografi, SARA, hoaks, perjudian, terorisme/radikalisme, kekerasan anak, pelanggaran HAKI, dan penyalahgunaan obat terlarang," kata Ferdinandus.

Ferdinandus mengatakan, koordinasi antar kementerian atau lembaga akan terus dibangun untuk memaksimalkan penanganan konten negatif.

Berikut adalah daftar mitra kerja sama Kemkominfo dalam penanganan konten internet ilegal:

1. BNPT, POLRI, dan Densus 88: Terkait pemberantasan radikalisme dan terorisme

2. POLRITerkait satgas pemberantasan pornografi anak

3. OJK, Kemendag, BAPPEBTI, dan BKPMTerkait satgas waspada investasi dan penanganan fintech ilegal

4. BPOM, Kemenkes, BNN, POLRI, dan INTERPOL Terkait satgas & operasi Pangea untuk penanganan obat, makanan, dan kosmetik ilegal

5. KemenkoPMK, Kemen PPPA, dan KPAITerkait pemberantasan pornografi dan perdagangan orang

6. KPU dan BAWASLUTerkait penanganan konten terkait Pemilu

7. Kemkumham, Bekraf, Ditjen HKI, Kejaksaan Agung, dan POLRI: Terkait penanganan pelanggaran HKI

8. Kemenkopolhukam, BIN, POLRI, TNI: Terkait penanganan konten radikalisme, hoaks, hate speech yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

9. BMKG: Terkait peredaran informasi gempa yang tidak mengacu pada data BMKG

10. Bank Indonesia: Terkait peredaran dan penjualan uang palsu

11. BNN, POLRI, Seluruh K/L: Terkait pemberantasan narkoba

12. Kementerian Pertanian: Terkait penjualan komoditas pertanian ilegal

13. Kementerian LHK:Terkait jual beli satwa dan tumbuhan langka yang dilindungi

14. Kementerian Sosial:Terkait penipuan undian berhadiah

15. Kementerian Kesehatan dan BPOM: Terkait konten dan iklan rokok yang melanggar perundang-undangan

16. Kementerian Agama: Terkait penanganan biro/travel umroh ilegal

(Tin/Ysl)