Etika Digital Jadi Pilar Utama dalam Interaksi Daring

Liputan6.com, Jakarta - Sebagai respons untuk menanggapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi melakukan kolaborasi dan mencanangkan program Indonesia Makin Cakap Digital di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, secara daring.

Program ini didasarkan pada empat pilar utama literasi digital yakni Kemampuan Digital, Etika Digital, Budaya Digital, dan Keamanan Digital. Melalui program ini, 50 juta masyarakat ditargetkan akan mendapat literasi digital pada tahun 2024.

Diskusi yang mengambil tema “Go Digital Kalau Tak Mau Bisnis Tertinggal” ini menghadirkan narasumber Kepala Unit ICT Universitas Dipa Makassar Erfan Hasmin; Peneliti Jalin Institute Wahyu Chandra; dan Asfira Rachmad R selaku Dosen Ilmu Komunikasi UNITRI Malang sekaligus pegiat Japelidi.

Erfin Hasmin menjelaskan, etika digital diperlukan sebagai panduan dalam semua aktivitas dan interaksi di dunia digital, termasuk juga dalam berbisnis daring.

Erfan menekankan pentingnya literasi digital agar terhindar dari modus penipuan serta dapat memaksimalkan potensi bisnis online, baik sebagai pembeli maupun penjual.

“Saat ini kemudahan menduplikasi atau meng-copy paste juga bisa membuat kita terjebak dalam pelanggaran hak cipta. Untuk itu, perlu pengetahuan akan poin-poin utama aspek perlindungan hak cipta. Secara etika, kalau mau menggunakan karya orang lain juga harus izin. Biasakan menuliskan sumber kalau memang bukan milik kita,” ucap Erfan, dikutip Kamis (30/6/2022).

Selanjutnya, Wahyu Chandra menambahkan, di Indonesia sudah banyak aplikasi dompet digital atau e-wallet yang sangat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.

Menurut dia, secara umum dompet digital tersebut aman dan kebanyakan legal, tinggal bagaimana kita memilih e-wallet yang cocok sesuai kebutuhan kita, misal fitur-fiturnya.

“Untuk pemula, pemasaran melalui digital marketing sebaiknya menggunakan platform yang mudah, bisa melalui media sosial atau pun menggunakan marketplace atau mitra dengan aplikator transportasi,” urainya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Terkait maraknya belanja daring sekarang ini, Asfira Rachmad menggarisbawahi pentingnya menjadi konsumen yang bijak di era digital.

Dia pun memberikan tips menghindari perilaku konsumtif, antara lain dengan membuat perencanaan keuangan, menentukan prioritas, menabung, menghindari pay later, mengurangi waktu mengakses gawai (screen time).

“Kita harus bisa memilah antara keinginan dan kebutuhan. Kalau hanya keinginan, biasanya itu cuma lapar mata,” ujarnya.

Dengan hadirnya program Gerakan Nasional Literasi Digital oleh Kemkominfo diharapkan dapat mendorong masyarakat menggunakan internet secara cerdas, positif, kreatif, dan produktif.

Kegiatan ini khususnya ditujukan bagi para komunitas di wilayah Kalimantan dan sekitarnya yang tidak hanya bertujuan untuk menciptakan komunitas cerdas, tetapi juga membantu mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih unggul dalam memanfaatkan internet secara positif, kritis, dan kreatif di era industri 4.0.

Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan kesiapannya untuk menangani hoaks terkait Pemilu 2024.

Itu sebabnya Bawaslu terus memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). 

Bawaslu menyebut beberapa tantangan menghadapi Pemilu 2024 seperti maraknya hoaks dan ujaran kebencian. Selain itu penanganan konten terkait dua hal tersebut dianggap tidak bisa menyelesaikan akar persoalan.

"Bawaslu pada prinsipnya lebih mengutamakan pencegahan dengan menginventarisasi isu-isu disinformasi dan kontra-narasi isu disinformasi. Itu sebabnya diperlukan penguatan literasi digital khususnya terkait kepemiluan dengan berbagai pemangku kepentingan," ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dilansir laman Bawaslu.go.id.

"Kami butuh dukungan Kominfo untuk penguatan sinergi dengan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Tiktok. Ini penting untuk mencegah terjadinya disinformasi, hoaks, hate speech, rasisme," katanya menambahkan.

Bagja menambahkan diperlukan pula pembaruan MoU antara Bawaslu, Kemkominfo, dan lembaga terkait lain. Sebab, kata dia, tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 berjalan beriringan, yang artinya lalu lintas informasi di jagat maya akan lebih padat.