NU - Muhammadiyah Sepakat Tolak Paham Radikal

Liputan6.com, Jakarta - Dua petinggi ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, menghadiri sebuah diskusi yang mengambil tema "Negara Pancasila dan Khilafah" di Jakarta. Pada diskusi tersebut keduanya sepakat untuk tidak memberi tempat kepada pengikut paham radikalisme tumbuh di Indonesia.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Sabtu (20/5/2017), NU dan Muhammadiyah menilai Indonesia adalah negara kebangsaan, bukan negara yang berdasarkan salah satu agama. Mereka juga menolak jika ada organisasi yang ingin mengembangkan khilafah sebagai pengganti Pancasila.

"NKRI adalah sebuah pilihan yang tepat untuk Indonesia yang majemuk. Indonesia yang beragam itu hanya bisa kita sinergikan kalau kita memiliki satu dasar negara yang mengikat semuanya," tutur Sekretaris Umum PP Muhamadiyah Abdul Mu'ti.

Tak hanya itu, NU dan Muhammadiyah juga meminta pemerintah mengambil sikap tegas terhadap organisasi yang jelas-jelas mengancam persatuan dan berpotensi memecah belah bangsa.

"Kita bukan negara agama, bukan negara suku, (tapi) nations, kebangsaan. Setiap gerakan yang mengarah, bertentangan dengan prinsip itu, harus disikapi dengan sikap yang tegas," ucap Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.

Saksikan video penolakan NU - Muhammadiyah terkait paham radikal selengkapnya berikut ini.