AS Bakal Adukan RI ke WTO Soal Impor Produk Pertanian

Liputan6.com, Washington - Amerika Serikat (AS) dengan tegas menyatakan akan mengadu pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) agar Indonesia melonggarkan aturan impor pada sejumlah produk pertaniannya. Pasalnya, sejumlah reformasi kebijakan perdagangan yang telah dilakukan Indonesia selama ini dinilai masih belum cukup untuk memudahkan akses masuk produk-produk AS ke Tanah Air.

Mengutip laman Channel News Asia, Jumat (9/5/2014), AS bersama dengan rekan eksportir produk pertanian, Selandia Baru, mengungkapkan pihaknya tengah berupaya berkonsultasi dengan WTO. Namun jika pembahasan tersebut gagal, dua negara Barat itu akan meminta WTO untuk mendirikan panel khusus guna menyelesaikan perselisihannya dengan Indonesia.

Pada awal 2013, AS juga menggelar konsultasi WTO dengan Indonesia mengenai sejumlah aturan impor yang masih buram dan rumit. Menanggapi masalah AS tersebut, Indonesia lantas memperingkas proses perizinan impor dan menghapus sejumlah peraturan pada produk-produk pertanian seperti bawang putih, bubuk cabai dan kubis.

"Sayangnya, sistem terevisi itu masih melanggar aturan WTO dan membatasi ekspor pertanian AS. Karenanya, kami akan terus menekan Indonesia untuk menerapkan sistem perizinan impor sesuai dengan aturan WTO sehingga petani, peternak, dan pebisnis AS dapat mengakses pasar Indonesia seperti yang telah dinegosiasikan di WTO," paparnya.

Sejauh ini, Froman mengaku sangat prihati dengan pembatasan ekspor buah, sayur, bunga, sapi, unggas dan produk lainnya ke Indonesia. Apalagi mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia.

Aksi AS menggiring Indonesia ke WTO akan dilakukan menjelang pemilihan presiden pada Juli. Tentu saja, calon presiden Indonesia nantinya akan langsung berhadapan dengan penentuan kebijakan ekonomi yang dipantau pada investor asing.

Secara umum, Indonesia memiliki hubungan persahabatan yang baik dengan AS. Sebelumnya, AS juga menyerang India karena tidak bertindak sesuai dengan kesepakatan WTO. (Sis/Ndw)