Bank Pertanian Buatan Jokowi Bakal di Bawah Kewenangan BUMN

Liputan6.com, Jakarta - Untuk memajukan sektor pertanian, pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo (JKW) dan Jusuf Kalla memiliki program bank pertanian. Konsep tersebut meniru hal yang sama di beberapa negara lain.

Penyusun Visi dan Misi Capres JKW Rohmin Danuri mengungkapkan, program bank pertanian ditujuan untuk menolong pelaku sektor pertanian, perternakan dan perikanan baik dari wilayah hulu hingga hilir. Diharapkan, dengan adanya bank pertanian tersebut usaha-usaha pelaku sektor-sektor tersebut dapat maju dan berkembang.

Konsep bank pertanian akan sedikit berbeda dengan bank umum yang saat ini sudah ada. Menurut Rohmin, bank pertanian akan disesuaikan dengan setiap sektor yang dituju.

Ia mencontohkan, untuk penagihan kredit, bank pertanian akan menariknya saat para petani telah memasuki atau melewati musim panen. Dengan begitu, petani tidak akan terbebani saat musim paceklik.

"Belajar dari negara maju seperti China dan Thailand, mereka memiliki bank pertanian. Karakteristik pertanian ini berbeda dengan barang mati semisal konstruksi," jelas Rohmin dalam diskusi Revolusi Mental Pertanian Sebagai Landasan Kemandirian Ekonomi, di JKW Center, Jakarta, Minggu (25/5/2014).

Rochim menambahkan, agar sektor pertanian, peternakan dan perikanan dapat meningkat signifikan, maka porsi penyaluran kredit ke setor tersebut nantinya akan ditingkatkan.

"Selama SBY memerintah, porsinya hanya 10%, ini minimal 40% bukan hanya informal tapi industri hulu hilir pengolahan packaging," ungkapnya.

Dalam konsep yang diusung, nantinya bank pertanian tersebut adalah bank baru yang berada di bawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bukan bank BUMN yang sudah ada selama ini. "Ada bank baru, sektor pertanian di BUMN, tapi kalau swasta mau maju juga boleh," tutupnya. (Pew/Gdn)